KUBU RAYA, Fokus Berita — Penutupan sementara penyalur bahan bakar minyak (BBM) di Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, mulai memicu keluhan masyarakat.
Akses terhadap BBM bersubsidi disebut semakin sulit, sementara harga di tingkat eceran justru melonjak.
Kondisi ini paling dirasakan masyarakat yang bergantung pada BBM untuk aktivitas sehari-hari. Pertalite yang sebelumnya disebut dapat diperoleh sekitar Rp12 ribu per liter, kini di tingkat eceran disebut mencapai sekitar Rp13 ribu per liter.
Sementara solar yang dibutuhkan nelayan disebut dapat mencapai Rp18 ribu hingga Rp18.500 per liter.
Kepala Desa Teluk Pakedai Dua, Wardoyo, saat ditemui awak media Rabu (7/10/2026) Dia menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kebutuhan masyarakat sekaligus keberlangsungan aktivitas ekonomi, khususnya para nelayan.
“Dampaknya kepada masyarakat Teluk Pakedai sangat besar, terutama masalah Pertalite. Sebelumnya harga sekitar Rp12 ribu per liter, sekarang rata-rata harga eceran bisa Rp13 ribu,” kata Wardoyo.
Wardoyo memperkirakan konsumsi Pertalite masyarakat Kecamatan Teluk Pakedai sedikitnya mencapai 3.000 liter per hari. Dengan asumsi terdapat selisih harga Rp1.000 per liter, ia menghitung tambahan beban masyarakat secara akumulatif bisa mencapai sekitar Rp3 juta setiap hari.
“Kalau tiga ribu liter per hari dikalikan selisih seribu rupiah, sekitar Rp3 juta per hari. Kalau satu bulan sekitar Rp90 juta. Kalau setahun bisa lebih dari Rp1 miliar,” ujarnya.
Meski demikian, perhitungan tersebut merupakan perkiraan berdasarkan asumsi konsumsi dan selisih harga, bukan angka kerugian resmi. Besaran konsumsi BBM masyarakat serta dampak ekonominya masih perlu diverifikasi melalui data dan keterangan instansi berwenang.
Selain Pertalite, kelangkaan dan tingginya harga solar menjadi persoalan lain yang dikeluhkan masyarakat.
Wardoyo menyebut solar di tingkat eceran saat ini diinformasikan berada pada kisaran Rp18 ribu hingga Rp18.500 per liter.
Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan nelayan karena BBM merupakan salah satu komponen utama biaya operasional melaut.
“Untuk solar ini juga menjadi masalah. Ada yang menjual Rp18 ribu, ada Rp18.500 per liter. Nelayan sekarang menjerit,” katanya.
Menurut Wardoyo, tingginya harga solar berpotensi meningkatkan biaya operasional nelayan. Jika biaya melaut naik, dampaknya dikhawatirkan merembet pada harga ikan dan daya beli masyarakat.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama instansi terkait tidak hanya melihat persoalan tersebut sebagai masalah distribusi BBM, tetapi juga sebagai persoalan ekonomi masyarakat pesisir.
Wardoyo berharap pemerintah segera mencari solusi agar penyaluran BBM di Kecamatan Teluk Pakedai kembali normal, dengan tetap mengikuti ketentuan dan mekanisme resmi yang berlaku.
“Kami mohon kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan instansi terkait untuk menyikapi persoalan ini.
Bagaimana solusinya agar BBM, khususnya Pertalite, bisa kembali tersedia dan masyarakat mendapatkan harga yang wajar,” tegasnya.
Ia juga meminta persoalan solar untuk nelayan menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, ketersediaan BBM bersubsidi bukan sekadar persoalan harga, tetapi berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mencari nafkah.,”(Mk/Ismail)