JAKARTA – Rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperluas layanan Transjakarta hingga Kepulauan Seribu mendapat catatan dari DPRD DKI Jakarta.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah mengingatkan rencana perubahan bentuk badan hukum PT Transjakarta juga perlu memperhatikan aktivitas transportasi yang selama ini dijalankan masyarakat Kepulauan Seribu.
Neneng meminta rancangan peraturan daerah yang menjadi dasar perluasan kewenangan Transjakarta tidak membuat kapal-kapal tradisional kehilangan ruang untuk beroperasi.
“Jangan sampai Perda ini bisa mematikan kegiatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Pulau Seribu, yaitu transportasi tradisional atau kapal tradisional yang mengangkut pariwisata dan masyarakat Kepulauan Seribu,” kata Neneng dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 1 Oktober.
Menurut Neneng, kapal tradisional yang telah lama menjadi bagian dari aktivitas masyarakat Kepulauan Seribu perlu tetap diakomodasi dalam aturan baru.
“Saya mohon aturannya, Perda-nya diatur bahwa kapal-kapal tradisional bisa diakomodir oleh perda-perda yang akan dilakukan oleh Transjakarta ini. Supaya tidak mematikan kegiatan kapal-kapal tradisional yang telah berjalan bertahun-tahun,” ucap Neneng.
Di sisi lain, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli menilai pengembangan transportasi di Kepulauan Seribu perlu berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Tanpa peningkatan aktivitas ekonomi, menurut dia, kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi laut berpotensi tetap rendah.
“Kita melihat bahwa jika tidak dibarengi atau tidak didahului dengan pengembangan ekonomi di Kepulauan Seribu, saya kira kebutuhan transportasi di Kepulauan Seribu akan, akan kurang. Artinya mungkin PSO-nya jadi akan berat,” jelas Taufik
Taufik mengatakan pemerintah perlu menciptakan alasan ekonomi yang membuat masyarakat Jakarta memiliki kebutuhan lebih besar untuk bepergian ke Kepulauan Seribu. Dengan begitu, layanan transportasi yang dikembangkan Transjakarta tidak hanya bergantung pada subsidi pelayanan publik (PSO).
“Saya kira baik jika Gubernur untuk membersamai adanya transportasi di Kepulauan Seribu dengan pembangunan ekonomi di Kepulauan Seribu,” ucap Taufik.
“Sehingga orang Jakarta tuh punya keinginan atau punya kebutuhan yang besar untuk berjalan atau untuk berangkat atau untuk menggunakan transportasi di Kepulauan Seribu,” lanjutnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) perlu mendapat tambahan modal sebelum mengambil alih pengelolaan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu.
Pramono belum membeberkan besaran tambahan modal yang akan diberikan kepada Transjakarta. Pemprov DKI masih menghitung kebutuhan anggaran untuk menjalankan penugasan baru tersebut.
“Mengenai angka besarannya berapa untuk penambahan modal Transjakarta dengan penugasan baru untuk Pulau Seribu, sedang dihitung” kata Pramono.
Selama ini, anggaran transportasi laut Kepulauan Seribu berada di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ke depan, Pramono ingin pengelolaan layanan tersebut dipindahkan ke Transjakarta.
Pramono mengatakan fasilitas yang disiapkan nantinya akan menyesuaikan kebutuhan transportasi laut menuju sejumlah pulau utama. Beberapa di antaranya Pulau Tidung, Pulau Pari, dan Pulau Pramuka yang diproyeksikan menjadi titik utama layanan.
Namun, perluasan layanan ini juga akan membawa konsekuensi terhadap skema subsidi transportasi gratis yang selama ini diberikan Pemprov DKI.
“Harapannya dengan pengaturan ini, warga Pulau Seribu yang selama ini mereka kan transportasi di darat atau kan termasuk 15 golongan, Tentunya nanti akan ada penyesuaian untuk itu,” urai Pramono.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+