JAKARTA – Sebanyak 19 film bertema perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia periode 1945–1950 mulai masuk tahap produksi. Film-film tersebut terdiri dari kategori film panjang dan film pendek yang mengangkat beragam peristiwa sejarah, mulai dari pertempuran, diplomasi, perjuangan pers hingga kisah masyarakat biasa.
Produksi dimulai setelah Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan rumah produksi pemenang Sayembara Produksi Film Kepahlawanan di Jakarta, Kamis, 1 Oktober.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan periode 1945–1950 memiliki banyak peristiwa penting yang masih bisa digali melalui film.
“Tahun 1945–1950 ini adalah masa yang memiliki banyak peristiwa dalam perjalanan bangsa kita. Kita bisa melihat dan paling banyak kronik sejarahnya, ada pertempuran-pertempuran, perang, diplomasi, perjuangan pers, hingga perjuangan dari masyarakat biasa,” kata Fadli.
Ia menilai film menjadi salah satu medium paling efektif untuk membawa sejarah lebih dekat kepada masyarakat karena menggabungkan cerita, gambar, akting dan musik.
“Film adalah media yang tepat untuk menarasikan sejarah, karena ada gambar, cerita, akting, musik, dan semua yang tergambar di sana,” ujarnya.
Dari 19 karya terpilih, enam masuk kategori film panjang. Judulnya antara lain Barisan Penghibur, Hoegeng: Yang Ada Tinggal Nama, Kapalselam Kalibayam, Rai, Rengasdengklok, dan Sakura di Telawang.
Sementara 13 lainnya masuk kategori film pendek, antara lain Arang Kobar Juang, Darah Djoeang, Jam 7 Pagi (Makassar, 1947), Operasi Malino: Lembar yang Hilang, Seriboe Soedirman, Suara Republik, dan Timur: 1950.
Seluruh karya telah melewati tahapan seleksi administrasi, penilaian proposal dan naskah, presentasi, rapat pleno dewan juri hingga verifikasi sebelum masuk tahap produksi.
Dalam prosesnya, rumah produksi akan mendapat pendampingan untuk menjaga kekuatan narasi, kesiapan produksi dan ketepatan dalam menggambarkan peristiwa serta konteks zamannya.
Kementerian Kebudayaan juga mendorong sineas menjaga kualitas artistik dan sinematik tanpa mengabaikan akurasi sejarah. Produser dan pembuat film akan mendapat ruang berdiskusi dengan ahli sesuai kebutuhan masing-masing karya.
Fadli berharap film-film tersebut tidak hanya hadir di bioskop Indonesia, tetapi juga bisa dibawa ke festival internasional.
“Semoga film-film terpilih dapat mewarnai bioskop-bioskop di Indonesia dengan narasi kepahlawanan. Mudah-mudahan film tersebut juga bisa bersaing di festival-festival internasional,” katanya.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Kebudayaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap sejarah melalui medium film.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+