JAKARTA – Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dilaporkan mencapai 79,3 persen menjelang dua tahun pemerintahannya. Namun, Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan 08 (BP-08) Syafrudin Budiman meminta pemerintah tidak terlena dengan angka tersebut. Persoalan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan korupsi masih perlu mendapat perhatian.
Angka 79,3 persen itu berasal dari survei Indonesia Network Election Survey (INES). Syafrudin menilai hasil survei tersebut harus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja, bukan semata-mata dijadikan ukuran keberhasilan.
“Yang paling penting, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Angka kepuasan publik harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras,” kata Syafrudin di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 28 September.
Ia menyebut sejumlah persoalan yang masih harus ditangani pemerintah, mulai dari pemerataan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, pemberantasan korupsi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Syafrudin menilai survei INES menunjukkan adanya penerimaan publik terhadap kepemimpinan Prabowo. Namun, menurutnya, hasil tersebut tetap perlu dibaca secara objektif dan disandingkan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat.
Di bidang ekonomi, ia menyoroti pertumbuhan Indonesia yang masih positif di tengah ketidakpastian global. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026. Sepanjang semester pertama tahun ini, pertumbuhan mencapai 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan ekonomi kita tetap positif. Ini penting karena pemerintahan Prabowo berjalan dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari perang dagang, gejolak geopolitik hingga perubahan rantai pasok dunia,” ujarnya.
Meski demikian, Syafrudin meminta pertumbuhan tersebut diikuti pemerataan kesejahteraan, penciptaan pekerjaan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan daya beli masyarakat.
Ia juga menyoroti sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, revitalisasi pendidikan, dan Kampung Nelayan.
Menurut Syafrudin, program MBG berpotensi memberikan manfaat ekonomi lebih luas apabila kebutuhan pangannya dipasok oleh petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha lokal.
“MBG dan Koperasi Desa Merah Putih merupakan kombinasi kebijakan yang menarik karena menyatukan agenda sosial dengan pemberdayaan ekonomi rakyat,” katanya.
Di bidang infrastruktur, Syafrudin menyinggung pembangunan dan peningkatan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer di 37 provinsi melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah Tahun Anggaran 2025.
Ia juga meminta pemerintah mengawal program hilirisasi agar pengolahan sumber daya alam menghasilkan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara.
Persoalan lain yang disorot adalah pemberantasan korupsi dan kebocoran kekayaan negara. Syafrudin meminta penegakan hukum dilakukan secara konsisten tanpa membedakan pihak yang terlibat.
“Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh tebang pilih,” ujarnya.
Syafrudin menyatakan BP-08 akan terus mengawal program pemerintah. Ia kembali menekankan bahwa angka kepuasan dalam survei perlu diikuti hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan pemerintahan bukan hanya diukur dari popularitas, tetapi dari seberapa besar kebijakan negara mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+