JAKARTA – Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington DC membuka peluang meredakan ketegangan dua kekuatan besar dunia. Namun, persaingan perdagangan, teknologi, hingga persoalan Taiwan masih membayangi hubungan kedua negara.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai pertemuan pada Kamis, 24 September 2026, menunjukkan bahwa persaingan AS-China tidak harus berakhir dengan perang, sebagaimana digambarkan dalam teori Perangkap Thucydides.
Teori yang dipopulerkan Graham Allison itu menjelaskan risiko perang ketika kekuatan baru berusaha menyaingi negara yang telah mendominasi tatanan internasional. Dalam kajiannya terhadap 16 kasus pergeseran kekuatan besar sepanjang sejarah, Allison mengidentifikasi 12 kasus yang berakhir dengan perang.
Namun, Teguh menilai pengalaman sejarah tersebut bukan berarti Washington dan Beijing harus menghadapi nasib serupa.
“Sejarah bukanlah cetakan dan pola kaku yang harus diulang secara membabi buta. Kepemimpinan politik yang matang hari ini mampu belajar dari kesalahan masa lalu untuk menghindari jebakan psikologis dan struktural tersebut,” kata Teguh yang menyampaikan pandangan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, 25 September.
Menurut dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta itu, persaingan AS-China selama satu dekade terakhir terus meningkat. Mulai dari sengketa Laut China Selatan, perang dagang, pembatasan teknologi semikonduktor, hingga persoalan Taiwan.
Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya Perang Dingin baru, bahkan konfrontasi militer terbuka.
Teguh menilai pertemuan Trump dan Xi memperlihatkan pentingnya diplomasi tingkat tinggi untuk mengendalikan persaingan tersebut.
Ia merujuk teori realisme ofensif John Mearsheimer yang menjelaskan kecenderungan negara-negara besar memperluas pengaruh demi mempertahankan keamanan.
Namun, besarnya biaya konflik, ketergantungan rantai pasok global, serta risiko penggunaan senjata modern juga menjadi pertimbangan yang dapat mendorong kedua negara mempertahankan dialog.
Menjelang pertemuan Trump dan Xi, AS dan China telah menyepakati perpanjangan jeda perang dagang yang semula berakhir pada 10 November 2026 hingga 10 Januari 2027.
Perpanjangan tersebut memberikan waktu tambahan bagi kedua negara untuk melanjutkan perundingan ekonomi. Namun, belum ada penyelesaian menyeluruh atas persoalan tarif, pembatasan teknologi, dan sejumlah perbedaan kepentingan strategis lainnya.
Teguh juga menyoroti persoalan kecerdasan buatan (AI), Taiwan, dan konflik Iran yang masih menjadi sumber perbedaan antara Washington dan Beijing.
Menurutnya, meredanya ketegangan tidak berarti persaingan kedua negara akan berakhir. Kompetisi teknologi masa depan, pengaruh diplomatik di negara-negara berkembang, serta pembentukan aturan global diperkirakan tetap berlangsung.
Bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, Teguh menilai hubungan AS-China yang lebih stabil dapat memperluas ruang diplomasi independen tanpa tekanan untuk memilih salah satu pihak.
Namun, ia mengingatkan bahwa dialog kedua pemimpin harus diikuti langkah konkret. Di antaranya kebijakan perdagangan, komunikasi militer yang lebih terbuka, serta kerja sama menghadapi perubahan iklim dan persoalan ketahanan pangan.
“Pragmatisme strategis yang ditampilkan oleh Trump dan Xi menjadi penanda penting bahwa perdamaian bukanlah tentang absennya konflik, melainkan tentang kemampuan mengelola perbedaan secara damai,” ujar Teguh yang juga Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ini.
Menurutnya, tantangan berikutnya terletak pada pelaksanaan kesepakatan di tingkat kebijakan. Persaingan AS-China masih berlangsung, sementara perpanjangan jeda perang dagang baru memberikan waktu tambahan bagi kedua negara untuk mencari penyelesaian.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+