Mau 5 atau 7 Persen, Oke

SOLO — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan pembahasan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold untuk Pemilu 2029 kepada DPR bersama pemerintah.

Jokowi mengatakan penentuan persentase parliamentary threshold merupakan kewenangan DPR dan pemerintah. Ia menyatakan tidak mempermasalahkan berapa pun angka yang nantinya disepakati.

“Serahkan sajalah ke DPR, ke fraksi-fraksi yang ada di DPR, kepada pemerintah, nanti kan yang memutuskan beliau-beliau. Saya kira berapa pun baik, yang terbaik untuk negara ini. Mau 5 persen, oke, mau 6 persen, oke, mau 7 persen, oke, mau 8 persen, oke,” ujar Jokowi kepada wartawan di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis 24 September.

Wacana kenaikan parliamentary threshold menjadi salah satu isu yang dibahas dalam penyusunan aturan Pemilu 2029. Besaran ambang batas tersebut akan menentukan persentase minimal perolehan suara partai politik untuk memperoleh kursi di DPR.

Jokowi juga menanggapi peluang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menembus parlemen apabila ambang batas dinaikkan dari ketentuan saat ini sebesar 4 persen.

Ia mengaku tetap optimistis PSI dapat memenuhi persyaratan tersebut. Menurut Jokowi, peluang tersebut bergantung pada kerja seluruh jajaran partai.

“Kalau ditanya peluang PSI, saya kira semua ada peluang. Yang penting bekerja keras,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR dan pimpinan fraksi/partai telah menyampaikan pandangan berbeda. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada 24 September 2026 menyatakan PDIP akan mengusulkan ambang batas 6 persen. Ia menyebut angka tersebut dinilai cukup untuk mendorong penyederhanaan partai sekaligus mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam.

Dari Fraksi PKB, anggota Komisi II Muhammad Khozin menyebut angka 5 persen sebagai pandangan PKB yang dianggap proporsional dan relevan, dengan tetap membuka ruang pembahasan dalam penyusunan RUU Pemilu.

Adapun Sekjen Gerindra Sugiono menyebut Gerindra menyepakati gagasan ambang batas 5 persen dan mengatakan Golkar serta PKS juga menyampaikan pandangan serupa. Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kemudian menegaskan pembicaraan antarketua umum partai tersebut baru sebatas brainstorming dan belum menjadi keputusan resmi.