JAKARTA – Indonesia membawa sejumlah agenda pengendalian perubahan iklim ke forum PBB, mulai dari pengurangan emisi metana, pengembangan energi surya, hingga perlindungan kawasan pesisir. Namun, pelaksanaan program tersebut juga membutuhkan dukungan pembiayaan, terutama untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin besar.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat menyampaikan hal itu dalam Climate Summit 2026 di Markas Besar PBB, New York, Rabu, 23 September.
Jumhur mengatakan Indonesia tetap mengarahkan kebijakan iklim menuju target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat. Namun, menurut dia, upaya menurunkan emisi harus berjalan bersama pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan pengentasan kemiskinan.
“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata,” kata Jumhur dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, 24 September.
Salah satu perhatian Indonesia adalah pengurangan emisi metana. Gas rumah kaca tersebut menyumbang 18,12 persen dari total emisi Indonesia pada 2022.
Pemerintah mendorong perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, penggunaan teknologi, serta penguatan kemampuan pemerintah daerah. Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi emisi sekaligus memperbaiki kualitas udara, kesehatan, dan pelayanan publik.
Di sektor energi dan industri, Indonesia memaparkan pengembangan energi surya skala besar, penerapan bahan bakar biodiesel B50, kendaraan listrik, serta teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon.
Jumhur menekankan bahwa peralihan menuju ekonomi rendah karbon juga harus memperhatikan keterjangkauan energi, kesempatan kerja, dan manfaat bagi masyarakat.
“Keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari teknologi atau nilai investasi, melainkan juga dari keterjangkauan energi, kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang nyata,” ujarnya.
Persoalan pembiayaan turut menjadi perhatian Indonesia. Pemerintah meminta dukungan pendanaan yang terjangkau untuk melaksanakan target penurunan emisi dan rencana adaptasi nasional.
Indonesia juga menekankan pentingnya hibah serta pembiayaan berbunga sangat rendah bagi pengembangan sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, dan penguatan kemampuan pemerintah daerah.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi ancaman kenaikan muka air laut. Pemerintah menyampaikan rencana pengembangan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa, disertai perlindungan dan pemulihan mangrove serta ekosistem pesisir.
Menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, Indonesia mendorong peningkatan dukungan pendanaan internasional, termasuk bagi negara dan masyarakat yang mengalami kerugian akibat cuaca ekstrem.
“Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua,” kata Jumhur.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+