Jakarta Batal Beli Lahan Makam Baru Tahun Ini, Krisis Pemakaman Diproyeksi Makin Mendesak

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta batal mengalokasikan anggaran untuk pembelian lahan pemakaman baru dalam anggaran tahun ini. Keputusan tersebut diambil di tengah kondisi ketersediaan lahan makam di Jakarta yang disebut sudah semakin kritis.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, anggaran pemakaman tahun ini akan lebih difokuskan untuk optimalisasi layanan, mulai dari pemeliharaan fasilitas hingga pengadaan perlengkapan pemakaman.

Yuke menyebut rencana pembelian lahan makam baru belum dapat direalisasikan karena proses penyediaan lahan membutuhkan kajian dan tahapan administrasi yang tidak singkat.

“Ya kalau untuk mengoptimalisasi, pemeliharaan dan lain-lain, ada. (Pengadaan) kain kafan, peti jenazah, terus nisan, itu kan banyak juga orang-orang yang butuhkan nanti. Tapi untuk pembelian lahan baru, itu belum ada. Makam tidak jadi, tidak tidak dianggarkan,” kata Yuke kepada wartawan, Kamis, 24 September.

Menurut Yuke, pengadaan lahan makam tidak bisa dilakukan secara cepat karena harus melalui berbagai tahapan, termasuk kajian ulang dan penetapan lokasi. Kondisi harga tanah di Jakarta yang tinggi juga menjadi salah satu kendala dalam mencari lahan baru.

“Untuk (pengadaan) lahan-lahan itu memang agak sulit ya. Karena kan waktunya juga mepet, itu harus dikaji ulang, terus ada penlok (penetapan lokasi), dan sebagainya,” tutur Yuke.

Meski pembelian lahan belum dilakukan tahun ini, DPRD DKI mendorong agar rencana tersebut kembali dimasukkan dalam pembahasan anggaran 2027. Prioritas awal, kata Yuke, adalah memperluas area makam yang sudah ada dengan membeli lahan yang berada di sekitar lokasi pemakaman eksisting.

“Itu kita sih berharap bisa teralokasikan anggaran di 2027 untuk minimal adalah yang dibeli, yang mungkin yang menempel sama makam yang ada, untuk pelebaran makam-makam yang ada yang existing. Jadi enggak terlalu effort ya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yuke mengatakan opsi pembelian lahan di luar Jakarta tetap terbuka mengingat harga tanah di ibu kota yang terus menjadi persoalan. Namun, langkah tersebut membutuhkan komunikasi dengan daerah sekitar Jakarta.

Selain penyediaan lahan, DPRD DKI juga meminta Pemprov memperbaiki akses informasi terkait ketersediaan petak makam agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kapasitas pemakaman secara lebih terbuka.

“Ketersediaan petak makam juga kan kita minta informasinya itu terpampang dengan eh jelas, orang bisa mengakses,” ucapnya.

Diketahui, pembatalan alokasi anggaran untuk pembelian lahan makam baru terjadi karena adanya penurunan APBD tahun anggaran 2026 dari sebelumnya Rp81,32 triliun menjadi Rp79,56 triliun. Penurunan APBD terjadi karena pendapatan pajak daerah diproyeksikan tidak mencapai target awal.