Dudung Dorong Perusahaan Sediakan Daycare, Buruh Perempuan Minta Perlindungan Kerja

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mendorong perusahaan menyediakan fasilitas penitipan anak atau daycare bagi pekerja. Ia menilai fasilitas tersebut dapat membantu orang tua bekerja dengan lebih tenang karena anak-anak mereka berada dalam pengawasan yang aman.

Dudung menyampaikan hal itu setelah menerima 15 perwakilan organisasi buruh di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 September.

Ia mengatakan telah mengunjungi sejumlah perusahaan di Karawang beberapa hari sebelumnya. Salah satu perusahaan yang dikunjunginya dinilai dapat menjadi contoh dalam penyediaan fasilitas penitipan anak.

“Ada salah satu perusahaan yang memang juga menjadi percontohan, terutama masalah penyediaan daycare,” kata Dudung.

Menurut Dudung, penyediaan fasilitas tersebut perlu diperkenalkan kepada perusahaan lain. Dengan demikian, pekerja perempuan dan pasangan mereka tidak perlu terus mengkhawatirkan keamanan anak selama bekerja.

Dudung mengatakan perlindungan buruh perempuan juga menjadi bagian dari 11 tuntutan yang disampaikan perwakilan organisasi buruh dalam pertemuan tersebut.

Selain perlindungan perempuan, buruh meminta pemerintah memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dan kelompok pekerja rentan.

Dudung mengaku telah memeriksa langsung kondisi di sejumlah perusahaan. Dari kunjungan tersebut, ia menemukan adanya perusahaan yang memberikan perhatian terhadap kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ketenagakerjaan harus memberikan kepastian, perlindungan, dan kesempatan bekerja bagi semua kelompok, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

Aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta DPR. Dudung mengatakan KSP akan mengoordinasikan berbagai masukan buruh sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Perlindungan buruh perempuan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas juga menjadi bagian dari masukan yang akan disampaikan dalam pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.