Prabowo Perintahkan Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perbatasan dan Pesisir

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama memperketat pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah perbatasan Indonesia serta kawasan pesisir.

Perintah tersebut disampaikan saat Djaka menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 September.

“(Saya, red.) dipanggil, disuruh memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Itu aja, dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang,” kata Djaka kepada wartawan seusai menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Antara, Rabu, 23 September.

Djaka mengatakan pengawasan tersebut menyasar praktik ekspor dan impor ilegal serta penyelundupan barang terlarang, seperti narkotika dan pakaian bekas impor atau balpres.

Untuk memperkuat pengawasan, Bea Cukai akan menambah peralatan operasional serta memperkuat satuan tugas (satgas) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Saat ditanya mengenai wilayah yang rawan penyelundupan, Djaka menyebut perairan Selat Malaka menjadi salah satu kawasan yang menjadi perhatian. Wilayah tersebut berbatasan dengan sejumlah negara, termasuk Singapura dan Malaysia.

“Ya, di sepanjang laut Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir seratus lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua. Tetapi semuanya itu tergantung anggaran yang ada. Kita sudah dikasih penambahan anggaran kemarin pada saat rapat di Badan Anggaran (DPR, red.),” ujar Djaka.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan Djaka berlangsung secara terpisah dari pertemuan dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa siang.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan mengenai kondisi perekonomian terkini, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta pelunasan obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diterbitkan pemerintah untuk menangani krisis keuangan 1997-1998.