JAKARTA – Pemerintah akan menata ulang penggunaan anggaran pendidikan 2027 yang mencapai lebih dari Rp820 triliun. Presiden Prabowo Subianto meminta pembagian anggaran antara pemerintah pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga dikaji kembali untuk memperkuat kualitas pendidikan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas mengenai pendidikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 23 September.
Menurut Suahasil, alokasi anggaran pendidikan tetap mengikuti ketentuan sebesar 20 persen dari APBN. Persoalannya adalah bagaimana anggaran yang tersedia digunakan dan dibagi agar lebih mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
“APBN selalu 20 persen untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya, 20 persen anggaran pendidikan itu Rp800 triliun lebih, bagaimana mendesainnya? Berapa di pusat, berapa di daerah, berapa di kementerian dan lembaga?” kata Suahasil.
Ia menjelaskan, Presiden telah memberikan arahan untuk menata kembali penggunaan anggaran tersebut. Penataan mencakup anggaran pendidikan yang sedang disiapkan untuk 2027.
Suahasil menyebut nilai anggaran pendidikan sekitar Rp820 triliun hingga Rp824 triliun. Namun, ia belum memastikan angka pastinya.
“Rp824 triliun kalau tidak salah, Rp820 triliun. Memakainya bagaimana?” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Suahasil menegaskan bahwa program tersebut juga menyasar anak sekolah.
“MBG kan buat anak sekolah,” katanya.
Wartawan kemudian menanyakan kemungkinan pengurangan anggaran MBG. Namun, Suahasil tidak memberikan jawaban tegas mengenai ada atau tidaknya pengurangan tersebut. Ia kembali menyatakan bahwa MBG diberikan kepada anak sekolah.
Dalam keterangannya, Suahasil belum merinci perubahan alokasi anggaran pendidikan yang akan dilakukan, termasuk besaran anggaran masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+