Fadli Zon Minta Kebijakan Publik Tak Hanya Bertumpu pada Angka Ekonomi, Ilmuwan Sosial Harus Dilibatkan

SURAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon meminta pemerintah lebih banyak melibatkan ilmuwan sosial dalam penyusunan kebijakan publik. Menurutnya, persoalan seperti kemiskinan, ketimpangan, konflik sosial, hingga intoleransi tidak cukup dipahami hanya melalui angka statistik dan pendekatan ekonomi.

Fadli menyampaikan hal tersebut dalam Seminar Nasional Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) 2026 di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 23 September.

“Peneliti sosial adalah fondasi penting dalam membentuk kebijakan publik yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Mereka memiliki metode dan perangkat analisis untuk memahami fenomena sosial secara holistik, menggali akar persoalan seperti kemiskinan, ketimpangan, konflik sosial, intoleransi, hingga perubahan budaya,” kata Fadli.

Fadli, yang juga menjabat Ketua HIPIIS, menilai keberagaman masyarakat Indonesia menyediakan ruang penelitian yang luas. Hasil penelitian tersebut dapat membantu pemerintah memahami kondisi masyarakat sebelum menyusun kebijakan.

“Indonesia adalah mega laboratorium dalam persoalan-persoalan ilmu sosial, ilmu kemanusiaan, budaya, dan sebagainya,” ujarnya.

Menurut Fadli, kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi perlu diperkuat agar hasil penelitian tidak berhenti sebagai karya akademik. Data lapangan, pemetaan sosial, dan dialog dengan masyarakat dapat digunakan untuk menyusun regulasi maupun program pemerintah.

Ia menekankan pentingnya kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. Pendekatan ini diperlukan agar kebijakan sesuai dengan persoalan dan keberagaman budaya masyarakat di berbagai daerah.

“Sinergi ini penting agar regulasi di bidang ilmu-ilmu sosial tidak semata bersifat administratif, tetapi disusun berdasarkan hasil penelitian, bukti empiris, pemetaan sosial, dialog dengan masyarakat, dan pemahaman atas keberagaman budaya kita,” katanya.

Fadli juga mengingatkan bahwa kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring dengan nilai kemanusiaan. Ia menilai pembangunan ekonomi tidak seharusnya mengorbankan solidaritas sosial.

Wakil Rektor IV UNS Irwan Trinugroho menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan dunia akademik menuntut ilmuwan sosial memberikan kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kita membutuhkan cendekiawan ilmu sosial yang mampu memberikan gagasan dan pemikiran bagi kehidupan masyarakat, bukan hanya menghasilkan karya akademik,” ujar Irwan.

Seminar tersebut menghadirkan akademisi dan sejumlah tokoh dari berbagai bidang untuk membahas peran ilmu sosial dalam pembangunan berbasis budaya.