KENDARI — Sebanyak 57 pelajar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengalami keluhan kesehatan setelah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejadian tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat pengawasan proses penyediaan hingga distribusi makanan.
Keluhan kesehatan tersebut diduga berkaitan dengan kelalaian dalam proses penyediaan makanan. Namun, berdasarkan keterangan BGN, penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para siswa masih menjadi bagian dari evaluasi.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kendari Mulyadi mengatakan BGN kini memperketat pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan MBG. Pengawasan dilakukan mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, penyajian, hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.
BGN juga menerapkan pengujian awal sampel makanan atau rapid test sebelum makanan disalurkan.
“Ini agar kami bisa menguji kelayakan makanan selama proses penyajian tidak terjadi kesalahan,” kata Mulyadi usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dikutip Antara, Rabu 23 September.
Menurut Mulyadi, kejadian yang dialami 57 siswa menjadi perhatian karena keamanan makanan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program MBG. BGN kemudian meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperketat pemantauan setiap tahapan penyediaan makanan.
Pemantauan dilakukan sejak pemilihan bahan baku pangan, proses produksi, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Selain aspek produksi, BGN juga mengevaluasi kelayakan administrasi dan sanitasi SPPG. Saat ini terdapat 41 SPPG di Kota Kendari yang menjadi bagian dari pengawasan, termasuk terkait kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
BGN juga akan meminta pihak sekolah mengetahui kondisi kesehatan siswa sebelum menerima makanan, terutama untuk mengantisipasi adanya alergi terhadap bahan makanan tertentu.
“Sementara untuk mencegah adanya gangguan kesehatan para penerima manfaat, kami akan meminta pihak sekolah mengetahui kondisi kesehatan para siswa, jangan sampai ada yang alergi makanan tertentu,” ujar Mulyadi.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Kendari La Ode Ashar meminta inspeksi dan pemantauan terhadap 41 SPPG dilakukan setiap bulan. Pemeriksaan, kata dia, tidak hanya melihat proses produksi makanan, tetapi juga kondisi fasilitas dan pengelolaan limbah.
Menurut Ashar, pemeriksaan rutin diperlukan untuk memastikan seluruh SPPG masih memenuhi standar kelayakan dan tidak mengabaikan SOP.
“Sehingga kami harapkan tidak ada lagi korban serupa seperti yang dialami para siswa 57 orang ini,” ujar Ashar.
Evaluasi terhadap kejadian tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan MBG di Kendari sehingga makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar gizi sekaligus aman dikonsumsi.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+