JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana menggelar serah terima dan akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) secara massal untuk 71.000 unit rumah di Jawa Timur pada 17 Desember 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan agenda tersebut direncanakan dihadiri Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal tersebut disampaikan Ara dalam rapat evaluasi kinerja dan strategi penyaluran rumah subsidi di kantor BP Tapera, Jakarta, Senin, 21 September 2026.
“Agenda hari ini nomor satu kami mempersiapkan tanggal 17 Desember di Jawa Timur. Kami sudah undang Pak Presiden untuk hadir dalam akad massal 71.000 rumah subsidi dengan skema FLPP,” ujar Ara.
Menurut dia, proses persiapan agenda tersebut terus dimatangkan. Pemerintah juga akan menentukan rumah yang akan dipilih untuk agenda tersebut pada Oktober 2026.
Dalam proses evaluasi, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan jumlah rumah yang telah dibangun. Sejumlah aspek turut menjadi penilaian, mulai dari kualitas bangunan, ketersediaan dan kondisi infrastruktur, kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, hingga tingkat kepuasan konsumen.
“Bulan Oktober kami putuskan mana yang fair. Memang ukurannya adalah kualitas rumahnya, kemudian juga infrastrukturnya, kesesuaian dengan aturan dan kepuasan dari konsumennya,” katanya.
Ara menambahkan, pengecekan kepuasan konsumen menjadi bagian penting dalam proses evaluasi. Pemerintah meminta tim terkait memastikan kondisi rumah sekaligus pengalaman masyarakat yang telah menempati hunian subsidi tersebut.
Tekan Backlog Perumahan
Rencana penyediaan 71.000 unit rumah subsidi tersebut sejalan dengan fokus pemerintah dalam memperluas akses hunian layak sekaligus mengurangi backlog perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selama hampir dua tahun menjabat sebagai Menteri PKP, Ara mengaku memberikan perhatian besar terhadap penyediaan perumahan bagi MBR. Menurut dia, terdapat perkembangan positif terkait persoalan backlog perumahan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Ara mengatakan jumlah rumah tidak layak huni maupun keluarga yang belum memiliki rumah menunjukkan penurunan berdasarkan data hingga Maret 2026.
“Karena memang backlog kami ada pengurangan seperti yang disampaikan BPS, bisa dilihat datanya saja BPS sudah sampaikan, yaitu rumah tidak layak huni juga berkurang. Saya yakin nanti pada saat dirilis lagi pasti pencapaiannya akan meningkat,” jelasnya.
Dengan persiapan akad massal 71.000 unit rumah subsidi di Jawa Timur, pemerintah berharap program FLPP dapat terus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak sekaligus mendukung upaya pengurangan backlog perumahan.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+