JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, menyoroti isu kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel melalui Abraham Accords.
Sudarnoto mengatakan hingga kini belum ada keputusan resmi dari Arab Saudi untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Menurut dia, yang terlihat adalah adanya kemungkinan tekanan dan proses negosiasi yang mengaitkan normalisasi dengan sejumlah kepentingan strategis Saudi.
“Sepanjang yang saya tahu Arab Saudi belum/tidak ada keputusan soal normalisasi dengan Israel. Yang ada adalah kemungkinan tekanan dan proses negosiasi yang mengaitkan normalisasi dengan kepentingan strategis Saudi, termasuk kerja sama pertahanan, hubungan dengan Amerika Serikat dan program nuklir sipil,” kata Sudarnoto dalam pernyataannya.
Isu tersebut mengemuka setelah Duta Besar Israel untuk Uni Emirat Arab Yossi Shelley menyampaikan pernyataan dalam peringatan enam tahun Abraham Accords. Sejumlah negara Arab telah lebih dahulu menjalin hubungan diplomatik dengan Israel melalui kerangka tersebut, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko.
Saudi Tetap Kaitkan Normalisasi dengan Negara Palestina
Sudarnoto mengatakan posisi resmi Riyadh selama ini menempatkan pembentukan negara Palestina sebagai salah satu prasyarat penting dalam hubungan diplomatik dengan Israel.
Menurut dia, Saudi tidak akan membangun hubungan diplomatik dengan Israel tanpa adanya jalan yang kredibel menuju negara Palestina yang merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota dan berdasarkan batas 1967.
Posisi tersebut sejalan dengan pernyataan resmi Saudi dan sejumlah negara Arab-Muslim pada 2026 yang kembali menegaskan dukungan terhadap negara Palestina berdaulat berdasarkan garis 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Sudarnoto menilai Saudi memiliki sejumlah pertimbangan strategis dan multidimensional dalam menyikapi kemungkinan normalisasi dengan Israel.
Pertimbangan tersebut antara lain keamanan nasional, hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat, program energi dan nuklir sipil, posisi Saudi sebagai salah satu kekuatan utama Arab dan Muslim, stabilitas kawasan, serta persoalan Palestina.
Ada Potensi Keuntungan dan Risiko
Menurut Sudarnoto, normalisasi hubungan Saudi-Israel secara teoritis dapat memberikan sejumlah keuntungan strategis bagi Riyadh, antara lain akses lebih besar terhadap kerja sama teknologi, ekonomi dan keamanan dengan Israel dan Amerika Serikat.
Normalisasi juga dinilai berpotensi memperkuat posisi Saudi dalam arsitektur keamanan Timur Tengah.
Namun, ia mengingatkan adanya risiko yang perlu diperhitungkan. Salah satunya adalah kemungkinan semakin sulitnya mendorong kemajuan konkret bagi Palestina, sementara situasi kemanusiaan dan persoalan kedaulatan wilayah Palestina masih menjadi perhatian internasional.
Selain itu, menurut Sudarnoto, normalisasi dapat menimbulkan konsekuensi politik dan diplomatik bagi Riyadh serta memengaruhi posisi tawar negara-negara Arab terhadap Israel.
“Nasib Palestina tidak boleh menjadi variabel yang dikorbankan dalam transaksi geopolitik seperti Abraham Accords ini,” tegasnya.
Ia menilai Arab Saudi dan dunia Islam perlu memusatkan perhatian pada upaya mewujudkan kemajuan konkret menuju terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Normalisasi Saudi-Israel Dinilai Berdampak Besar
Sudarnoto mengatakan jika Arab Saudi bergabung dalam Abraham Accords, dampaknya terhadap geopolitik Timur Tengah akan cukup besar mengingat posisi Saudi sebagai salah satu kekuatan politik, ekonomi dan keagamaan penting di dunia Arab dan Muslim.
Menurut dia, langkah tersebut dapat membawa hubungan Arab-Israel memasuki fase baru sekaligus berpotensi mengubah pola hubungan di lingkungan dunia Islam.
Karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan isu Palestina tetap menjadi bagian utama dalam setiap pembahasan mengenai perdamaian dan normalisasi di kawasan.
Saudi sendiri dalam berbagai forum pada 2026 masih menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina berdasarkan garis 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Indonesia Diminta Dorong Hukum Internasional
Sudarnoto juga berpandangan negara-negara Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, perlu mengambil sikap konstruktif dan berbasis hukum internasional.
Menurut dia, langkah tersebut dapat dilakukan dengan mendukung penghentian kekerasan terhadap warga sipil, penyaluran bantuan kemanusiaan, penghormatan terhadap hukum internasional, serta proses politik yang kredibel menuju terbentuknya negara Palestina.
Ia juga mendorong pemerintah Arab Saudi menggunakan bobot diplomatiknya untuk memperkuat dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Sudarnoto berharap Saudi tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari pihak mana pun dalam isu normalisasi hubungan dengan Israel. Menurut dia, setiap momentum diplomatik sebaiknya dimanfaatkan untuk mendorong langkah nyata bagi kemerdekaan Palestina, termasuk mendorong penghentian pendudukan dan upaya internasional yang sesuai dengan hukum internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah posisi Saudi yang masih secara resmi mendukung pembentukan negara Palestina dan solusi dua negara. Pada Agustus 2026, Saudi bersama Indonesia dan sejumlah negara Arab serta Muslim kembali menolak upaya yang dinilai menghambat pembentukan negara Palestina dan menegaskan bahwa perdamaian yang berkelanjutan membutuhkan negara Palestina yang independen dan berdaulat.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+