SURABAYA – Kekeringan menjadi persoalan serius di Jawa Timur. Hingga 16 September 2026, sebanyak 24 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan, menandakan meluasnya krisis ketersediaan air di berbagai wilayah.
Dari 24 daerah tersebut, 22 kabupaten telah mendapat penyaluran air bersih dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Pemprov Jatim memperkuat penanganan yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah kabupaten/kota.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan kondisi tersebut membutuhkan penanganan bersama karena kebutuhan air bersih di setiap daerah terus meningkat.
“Ini ada 24 kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah menerbitkan SK kedaruratan karena kekeringan. Dan masing-masing kabupaten/kota sudah mengintervensi kebutuhan air bersihnya. Jadi kehadiran pemprov ini sifatnya menyubstitusi, komplementaritas, menguatkan, dan melapisi dari yang sudah dilakukan oleh kabupaten/kota,” kata Khofifah dikutip Antara, Jumat 18 September.
Salah satu wilayah yang mengalami dampak kekeringan adalah Kabupaten Sampang. Pemprov Jatim menyalurkan air bersih untuk 951 kepala keluarga atau 4.254 jiwa menggunakan dua truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter.
Bantuan juga mencakup tiga tandon, dua tandon lipat, dan 100 jeriken untuk mendukung penyimpanan air di tingkat masyarakat.
Namun, pemerintah menyadari distribusi air bersih hanya menjadi solusi sementara. Khofifah mengatakan Pemprov Jatim mulai mencari sumber air permanen melalui pengeboran di sejumlah lokasi yang mengalami krisis air.
Pendeteksian sumber air dilakukan untuk menemukan titik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pasokan. Jika tersedia sumber air yang memadai, pemerintah dapat mengupayakan penyaluran ke wilayah yang membutuhkan dengan jarak hingga 17 kilometer.
“Artinya, betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air. Jadi mungkin kalau dideteksi ada sumber-sumber air terdekat, itu bisa,” ujarnya.
Selain pengeboran, pembangunan embung dan waduk disiapkan sebagai langkah jangka panjang untuk memperkuat cadangan air dan mengurangi kerentanan daerah ketika kekeringan kembali terjadi.
Untuk menghadapi krisis air tersebut, Pemprov Jatim melalui BPBD telah mengalokasikan Rp299,8 juta untuk 527 ritase pengiriman air bersih. Sebanyak 80 tandon berkapasitas 1.200 liter dan 210 jeriken berkapasitas 15 liter juga telah disalurkan.
Dengan 24 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan dan 22 kabupaten membutuhkan intervensi distribusi air bersih, pemerintah kini tidak hanya berfokus memenuhi kebutuhan air masyarakat, tetapi juga mencari sumber air permanen agar krisis kekeringan tidak terus berulang.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+