Sita Rp1,5 Miliar di Korupsi Bappenda Bogor, KPK Didesak Segera Tetapkan Tersangka

BOGOR — Warga Kabupaten Bogor mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka dalam penyelidikan dugaan korupsi terkait Upah Pungut Pajak (UPP), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Desakan itu menguat karena hingga Rabu 16 September, atau hampir sebulan sejak perkara mulai bergulir, KPK belum mengumumkan tersangka meski telah menyita uang Rp1,5 miliar, memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Bogor, melakukan gelar perkara, serta menggeledah sejumlah kantor pemerintahan.

Ketua Presidium Masyarakat Bogor Bersatu (PMBB) Oman Rohman Pribadi alias Opri meminta KPK tidak ragu menindak siapa pun yang nantinya terbukti terlibat, termasuk apabila proses penyidikan mengarah kepada Bupati Bogor Rudy Susmanto.

“Sampai hari ini belum ada tersangkanya. Ada apa ini? KPK jangan ragu-ragu, segera tetapkan tersangkanya. Termasuk jika Bupati juga terbukti terlibat juga harus ditindak. Hukum jangan hanya tumpul ke bawah. Jangan sampai KPK diisukan masuk angin dan diintervensi,” tegas Opri.

Sejak kasus tersebut bergulir pada Kamis 20 Agustus, KPK telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Lembaga antirasuah menyita uang Rp1,5 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut dan menggeledah sejumlah kantor Pemkab Bogor, termasuk Bappenda, BKPSDM, dan Dinas Pendidikan.

Sejumlah pejabat Pemkab Bogor juga telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Namun, hingga kini penyidik masih menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Opri menilai proses hukum harus berjalan tanpa melihat jabatan maupun posisi pihak yang berpotensi terlibat. Menurut dia, penetapan tersangka semestinya dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti yang diperoleh penyidik.

Desakan serupa disampaikan anggota PMBB perwakilan warga Bogor Selatan, Azet Basuni. Ia meminta KPK mengusut seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan korupsi tersebut tanpa pandang bulu.

“Oleh karenanya penyidik KPK jangan membiarkan para koruptor ini tetap bergentayangan di Bumi Tegar Beriman. Sikat semua yang terlibat tanpa pandang bulu,” tutur Azet.

Azet mengatakan munculnya kasus dugaan korupsi turut memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Ia menyebut sebagian warga mulai mempertanyakan manfaat membayar pajak ketika dugaan penyimpangan justru muncul dalam pengelolaan pemerintahan.

Ia juga menyinggung adanya informasi dari sejumlah petugas pemungut pajak di tingkat desa yang mengaku mengalami pemotongan upah pungut sebesar Rp50.000. Menurut Azet, para petugas tersebut mengaku tidak mengetahui alasan pemotongan tersebut.

“Penyidik KPK harus segera tetapkan tersangka, kalau belum, kami enggan membayar pajak dan kami siap people power. Ini fakta. Berdasarkan pengakuan sejumlah petugas pemungut pajak di tingkat desa, mereka mengaku selama ini juga dipotong upah pungutnya sebesar Rp50.000. Tidak ada penjelasan untuk apa pemotongan itu. Mereka juga bingung,” tegasnya.

Meski demikian, dugaan keterlibatan pihak tertentu, termasuk Bupati Bogor, tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan alat bukti. Hingga Rabu 16 September, KPK belum mengumumkan tersangka dalam perkara tersebut.

Warga berharap proses hukum KPK berjalan transparan dan tidak berhenti pada pemeriksaan maupun penggeledahan. Mereka meminta setiap pihak yang nantinya terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum.