JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara belum memastikan apakah perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilakukan sebelumnya akan dilanjutkan atau dibatalkan.
Suahasil mengatakan dirinya masih menunggu masukan dari seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan sebelum mengambil keputusan. Ia baru dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026.
“Kita mendiskusikan, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi,” kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 16 September.
Menurut Suahasil, penunjukan pejabat di Kementerian Keuangan memiliki tahapan dan tidak hanya melibatkan satu unit.
“Saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya,” ujarnya.
Suahasil mengatakan struktur pejabat terkadang juga membutuhkan penempatan lintas unit eselon I untuk memperkuat koordinasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon I karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi,” katanya.
Ketika ditanya apakah perombakan tersebut berpeluang dibatalkan, Suahasil belum memberikan jawaban tegas.
“Kita nanti melihat dulu ya apa yang sudah dilakukan kemarin karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hibrid, ada yang waktu itu datang sehingga ini nanti jadi kombinasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Suahasil juga menyatakan akan mendalami perombakan di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai dan melihat kembali keputusan Menteri Keuangan yang telah diterbitkan.
Di Istana, Suahasil juga mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto yang membahas ketahanan energi.
“Banyak, tentang ketahanan energi, teknologi dan hal-hal yang perlu didukung untuk ketahanan energi Indonesia,” katanya.
Menurut Suahasil, dukungan terhadap agenda tersebut akan melibatkan dunia usaha dan Danantara.
Suahasil tidak menjawab pertanyaan wartawan mengenai kelanjutan dividen Danantara senilai Rp120 triliun.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+
