Realisasi Penyaluran Rumah Subsidi Baru 43 Persen, Ini Penyebabnya

JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, realisasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) rumah subsidi melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hingga pertengahan September 2026 baru menyentuh angka 43 persen dari total kuota teralokasi sebanyak 350.000 pada tahun ini.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, lambatnya penyerapan kuota rumah subsidi tersebut disebabkan oleh kendala perizinan lahan, khususnya terkait aturan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

“Realisasi hari ini sudah 148.800 unit atau 43 persen, kami terus berkolaborasi, Harapannya, memang semakin banyak masyarakat yang tahu sehingga permintaan semakin meningkat,” ujar Heru kepada wartawan yang dikutip Rabu, 16 September.

Artinya, masih terdapat 201.200 unit KPR FLPP yang belum terserap dan harus direalisasikan pelaksanaannya dalam kurun waktu tiga bulan tersisa.

Guna mengejar sisa target penyaluran tersebut, BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengaku terus menggencarkan kegiatan pemasaran secara terpadu.

Langkah sosialisasi dilakukan melalui pendekatan langsung di lapangan (canvasing) hingga pemanfaatan platform media digital secara masif guna menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Heru mengakui, lambatnya penyaluran FLPP sepanjang tahun ini diketahui terganjal masalah suplai imbas dari pengetatan konversi LP2B.

Meski begitu, dia memastikan telah melakukan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mengatasi permasalahan tersebut.

Langkah penguraian sumbatan perizinan tersebut diharapkan mampu memulihkan kepercayaan para pelaku usaha dalam menggenjot pasokan hunian MBR di daerah.

“Sehingga pengembang-pengembang yang sudah punya tanah, kemudian dimaksudkan untuk membangun rumah subsidi semakin ada kepastian. Sehingga, itu menimbulkan confidence karena memang jujur saja tantangan tahun ini terkait dengan perizinan masalah lahan,” imbuhnya.

Dengan realisasi yang baru mencapai 43 persen hingga September, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk mengejar sisa penyaluran hingga akhir tahun.

Percepatan sosialisasi kepada masyarakat, penyelesaian hambatan lahan dan perizinan serta penguatan skema pembiayaan menjadi sejumlah langkah yang disiapkan untuk meningkatkan realisasi program rumah subsidi.