PALANGKA RAYA – Pemerintah meminta aturan daerah yang masih memberi ruang bagi pembukaan lahan dengan cara membakar disesuaikan di tengah penanganan karhutla. Sebagai gantinya, pemerintah akan menyiapkan alat berat untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa api.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan persoalan itu dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kalimantan, Sabtu, 22 Agustus.
Prasetyo mengakui terdapat peraturan daerah, termasuk di Kalimantan Tengah, yang memungkinkan praktik pembukaan lahan tertentu sebagai bagian dari kearifan lokal.
Namun ia menegaskan aturan tersebut tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan untuk membakar lahan.
“Memang memungkinkan, tetapi sekali lagi sebetulnya bukan berarti kemudian diperbolehkan,” kata Prasetyo di Palangka Raya.
Menurut dia, dalam rapat disepakati agar aturan tersebut disesuaikan sehingga praktik pembakaran dapat dicegah.
“Perda tersebut kalau bisa dilarang, disesuaikan,” ujarnya.
Pemerintah, kata Prasetyo, juga harus menyediakan jalan keluar bagi masyarakat yang tetap membutuhkan pembukaan lahan.
Salah satu pilihan yang diputuskan adalah menambah alat berat, termasuk ekskavator, untuk membantu pembukaan lahan tanpa pembakaran.
“Kalau perkaranya adalah masyarakat kita membutuhkan untuk membuka lahan, maka pemerintah akan hadir dalam bentuk yang lain dengan memberikan bantuan, misalnya ekskavator-ekskavator yang diperlukan untuk membuka lahan,” katanya.
Prabowo juga memutuskan penambahan alat berat untuk mendukung kebijakan tersebut.
Langkah itu diharapkan mengurangi praktik membuka lahan dengan api saat kondisi Kalimantan sedang sangat kering dan risiko kebakaran membesar.
Pemerintah saat ini masih memprioritaskan pemadaman. Ketika ditanya mengenai pemulihan lahan gambut, Prasetyo mengatakan penanganan api menjadi pekerjaan pertama yang harus diselesaikan.
“Kita selesaikan dulu apinya,” ujarnya.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+
