Pemda Sulit Bayar Gaji, Kemendagri Minta Jangan Buru-buru Pecat Pegawai

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru memecat pegawai karena kesulitan membayar gaji setelah pemotongan transfer ke daerah. Kondisi fiskal setiap daerah harus diperiksa lebih dulu sebelum langkah drastis diambil.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan pemerintah masih memetakan daerah yang mengalami kesulitan keuangan.

“Kami masih terus melakukan pemetaan daerah-daerah mana saja yang memiliki kesulitan untuk membayar gaji,” kata Bima di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Juli.

Ia meminta kepala daerah tidak menjadikan pemecatan atau pemberhentian pegawai sebagai pilihan pertama.

Menurut Bima, pemerintah daerah harus menyisir kapasitas fiskal dan memastikan kondisi benar-benar darurat. Setelah itu, persoalan tersebut perlu dikomunikasikan dengan pemerintah pusat.

“Jangan terlalu mudah melakukan langkah drastis seperti pemecatan dan pemberhentian. Harus disisir dulu kapasitas fiskalnya,” ujarnya.

Kemendagri, kata Bima, akan mencari jalan keluar bersama daerah yang benar-benar menghadapi tekanan anggaran.

Terkait kemungkinan evaluasi pemotongan TKD, Bima mengatakan pembahasannya masih berlangsung. Kemendagri berkomunikasi dengan Komisi II DPR dan Kementerian Keuangan.

“Ini masih tetap kami godok dan dikomunikasikan dengan Komisi II dan Kementerian Keuangan,” katanya.

Bima tidak menyebut jumlah daerah yang kesulitan membayar gaji maupun besaran tekanan anggaran yang mereka hadapi.