JAKARTA — Pakar ekonomi energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyaki memproyeksikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax turun secara bertahap dari Rp16.250 per liter pada Juni, menuju kisaran Rp12.100–Rp13.500 per liter pada Desember 2026.
“Ruang penurunan harga BBM nonsubsidi sudah terbuka. Dexlite dan Pertamina Dex sudah turun,” ujar Yayan dilansir ANTARA, Sabtu, 20 Juni.
Ia memproyeksikan harga Pertamaxturun ke level Rp15.228 per liter pada Juli, kemudian Rp14.557 per liter pada Agustus, Rp14.112 per liter pada September, Rp13.814 per liter pada Oktober, Rp13.614 per liter pada November, lalu Rp13.479 per liter pada Desember.
Proyeksi tersebut dengan memperkirakan ICP berangsur turun menuju level 90,6 dolar AS per barel pada Desember 2026 dan kurs yang berangsur menguat dari Rp17.927 menjadi Rp16.959 pada Desember 2026.
Lebih lanjut, Yayan menyampaikan dinamika konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran memang dinamis. Harga minyak mentah Brent sempat menyentuh 117 dolar AS per barel pada April, lalu terkoreksi cepat ke kisaran 78 dolar AS per barel setelah kerangka damai AS-Iran yang mulanya akan ditandatangani di Swiss pada Jumat (19/6).
Kemudian, harga minyak mentah Brent naik kembali di atas 80 dolar AS (sekitar Rp1,4 juta) per barel pada Jumat (19/6), seiring investor mempertimbangkan meningkatnya risiko geopolitik setelah dibatalkannya perundingan yang direncanakan antara Amerika Serikat dan Iran, serta serangan baru Israel di Lebanon.
Harga minyak mentah dunia pun memengaruhi harga minyak mentah rata-rata Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang digunakan untuk menentukan harga BBM nonsubsidi. Dalam APBN 2026, asumsi makro mematok ICP berada di level 70 dolar AS per barel.
“Rekomendasi saya, pemerintah perlu menyiapkan simulasi skenario, misalkan ICP 70–90 dolar AS per barel, karena ketidakpastian regime jauh lebih besar daripada error statistik biasa,” kata Yayan.
Meskipun demikian, ia meyakini bantalan fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi skenario penutupan kembali Selat Hormuz, meski akan banyak porsi yang terpakai.
Ia memaparkan pemerintah memiliki bantalan SAL (Saldo Anggaran Lebih) kurang lebih Rp420 triliun dan menjaga defisit di kisaran 2,9 persen. Dengan rata-rata ICP di level 90 dolar AS per barel, akan terjadi pelebaran defisit sekitar Rp136 triliun.
Sementara itu, dengan asumsi penutupan ulang Selat Hormuz yang menyebabkan rata-rata ICP di level 100 dolar AS per barel, akan terjadi pelebaran defisit sekitar Rp204 triliun.
“Artinya, SAL Rp420 triliun masih menutup skenario penutupan ulang tanpa memotong belanja, tetapi sebagai asuransi sekali pakai, bukan solusi struktural,” kata Yayan.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+