Evaluasi Haji 2026, DPR Soroti Risiko Geopolitik Timur Tengah

BOGOR — Keberhasilan penyelenggaraan haji 2026 dinilai tidak membuat pemerintah dan DPR bisa lengah menghadapi musim haji berikutnya. Salah satu perhatian yang mengemuka justru datang dari kondisi geopolitik di Timur Tengah yang masih berpotensi memengaruhi pelaksanaan ibadah haji.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR sekaligus anggota Tim Pengawas Haji DPR, Abidin Fikri, menyampaikan hal itu usai mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto bersama pimpinan DPR dan Kementerian Haji di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Rabu (17/6).

Menurut Abidin, DPR telah menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan haji 2026 dan mengapresiasi kerja Kementerian Haji dan Umrah yang dinilai mampu menjalankan tugas dengan baik.

Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan penyelenggaraan haji ke depan tidak hanya berasal dari aspek layanan, tetapi juga dari perkembangan situasi kawasan Timur Tengah.

“Dalam tantangan haji ke depan tentu karena kondisi geopolitik di Timur Tengah yang mudah-mudahan terus membaik,” kata Abidin.

Ia berharap stabilitas kawasan tetap terjaga sehingga penyelenggaraan haji tahun depan dapat berlangsung lebih baik.

Selain itu, DPR juga mencatat masih adanya sejumlah pertanyaan dan masukan dari jemaah terkait layanan haji yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Menurut Abidin, komunikasi antara DPR dan Kementerian Haji akan terus dilakukan untuk mengevaluasi berbagai aspek pelayanan jemaah.

“Kita akan terus berkomunikasi dan mengevaluasi berkaitan dengan meningkatkan layanan jemaah haji Indonesia,” ujarnya.

Abidin juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang dinilai memberikan perhatian besar terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan peningkatan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia.

Pertemuan di Hambalang tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan haji 2026 sekaligus pembahasan awal mengenai berbagai tantangan yang akan dihadapi pada musim haji berikutnya.