JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan pemerintah masih mencari solusi terbaik terkait nasib guru honorer atau non-ASN di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab kekhawatiran para guru mengenai keberlanjutan pekerjaan mereka setelah kebijakan penataan ASN diberlakukan.
Dalam keterangannya, Abdul Mu’ti meminta masyarakat dan media tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial terkait penghapusan tenaga honorer.
“Tolong wartawan juga memahami, jangan hanya mengikuti apa yang Anda baca di media sosial,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menjelaskan, kebijakan mengenai tenaga non-ASN mengacu pada Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Namun hingga kini, pemerintah belum mengambil keputusan final terkait mekanisme lanjutan bagi para guru honorer.
“Apakah nanti mereka akan bekerja lagi atau tidak, kami masih mencari jalan keluar terbaik,” ujarnya.
Menurut Abdul Mu’ti, kebutuhan terhadap guru non-ASN di Indonesia masih sangat besar. Karena itu, pemerintah tidak bisa mengambil keputusan secara tergesa-gesa.
“Melihat jumlah guru yang ada sekarang ini, memang kami akan tetap memerlukan guru-guru non-ASN,” katanya.
Ia menyebut jumlah guru honorer yang mencapai ratusan ribu membuat pemerintah harus berhati-hati dalam menyusun kebijakan lanjutan. Pembahasan saat ini masih dilakukan bersama sejumlah kementerian terkait.
“Karena jumlahnya ratusan ribu, maka proses dan mekanismenya harus dibicarakan bersama lintas kementerian agar menemukan solusi terbaik,” tuturnya.
Abdul Mu’ti juga memastikan para guru non-ASN tetap dapat bekerja hingga akhir tahun 2026.
“Sekarang yang bisa saya sampaikan, sampai akhir tahun 2026 mereka tetap bekerja seperti biasa. Untuk selanjutnya nanti kami cari jalan keluar yang terbaik,” pungkasnya.