JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan DSI/Danantara Sumber Daya Industri harus diawasi ketat agar tidak berubah menjadi monopoli baru yang mengganggu pasar.
Purbaya mengatakan pengawasan DSI perlu melibatkan unsur Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lain.
“Kalau enggak diawasi dengan betul, nanti akan jadi lembaga monopoli yang menjadi sumber masalah lagi,” kata Purbaya kepada wartawan seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 22 Mei.
Menurut Purbaya, pengawasan diperlukan agar DSI tidak berjalan sendiri dan mengambil keputusan “seenak jidat”.
“Dia enggak akan jadi monopolis yang mengganggu pasar,” ujarnya.
Semnetara, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ekspor melalui DSI mulai berlaku 1 Juni. Implementasinya dilakukan bertahap.
“Implementasi ada tahapannya, tapi mulai berlaku 1 Juni,” kata Airlangga.
Ia mengatakan pelaksanaan penuh akan dievaluasi setelah tiga bulan.
Airlangga juga menyebut pemerintah akan mengecek praktik manipulasi invoicing ekspor melalui Bea Cukai, Danantara, dan sistem yang disiapkan.
“Sehingga akan otomatis termonitor,” ujarnya.
Saat ditanya soal sanksi, Airlangga mengatakan aturannya akan disiapkan.
“Nanti akan diatur, ada kartu kuning, ada kartu merah,” kata Airlangga.