JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan mengajukan pinjaman untuk mempercepat pelaksanaan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) tahun depan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya telah memperhitungkan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Namun, pendanaan program IJD itu tidak akan masuk dalam anggaran reguler yang tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.
“Kalau Inpres nggak masuk ke nota. Hitungan sih ada, tapi biasanya nanti kami akan diminta khusus di luar penganggaran reguler,” ujar Dody di kantor Kementerian PU, Jakarta, dikutip Sabtu, 20 Juni.
Menurut Dody, salah satu sumber pendanaan adalah pinjaman dari Bank Dunia (World Bank). Dana tersebut ditujukan untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan daerah melalui program IJD 2027.
“Tapi, kan, ada loan dari World Bank. Jadi, kami minta loan dari World Bank untuk bisa kejar lebih cepat Inpres Jalan Daerah Tahun 2027,” katanya.
Saat ditanya mengenai besaran pinjaman yang akan diajukan, Dody bilang, nilainya mencapai Rp17 triliun.
“(Berapa itu nilainya?) Rp 17 triliun,” tuturnya.
Penurunan transfer ke daerah (TKD) dinilai berpotensi mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam menangani infrastruktur di wilayah masing-masing.
Karena itu, program IJD dinilai perlu diperkuat agar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di daerah tetap berjalan optimal.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+