JAKARTA – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Hari Senin mengusulkan tiga opsi pasukan baru untuk misi di Lebanon selatan, setelah berakhirnya misi United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL).
Dalam surat kepada Dewan Keamanan, Sekjen Guterres mengatakan kehadiran pasukan penjaga perdamaian yang berkelanjutan akan diperlukan untuk memantau perbatasan Israel-Lebanon, mendukung tentara Lebanon, dan membantu mencegah konflik yang kembali terjadi.
Ia pun menguraikan tiga opsi yang mungkin untuk pengerahan pasukan di Lebanon selatan, mulai dari pasukan sekitar 1.500 personel hingga lebih dari 5.500 pasukan dan pengamat militer.
“Dalam semua opsi yang diusulkan, kehadiran pasukan PBB berseragam yang bekerja untuk memfasilitasi de-eskalasi, dialog, penghubungan dan koordinasi serta dukungan untuk Angkatan Bersenjata Lebanon, akan diperlukan menuju tujuan utama solusi jangka panjang untuk konflik tersebut,” tulis Sekjen Guterres, melansir The National (2/6).
Dikutip dari situs PBB, UNIFIL yang dibentuk berdasarkan Resolusi 425 dan 426 DK PBB pada tahun 1978, kemudian ditambah dengan Resolusi 1701 DK PBB pada tahun 2006, akan mengakhiri misinya di Lebanon pada 31 Desember 2026 sesuai dengan Resolusi 2790 DK PBB tahun 2025.
Opsi pertama akan membentuk kehadiran pengamat militer tak bersenjata sebanyak 350 personel yang didukung oleh empat batalion infanteri dengan total 3.000 pasukan bersenjata dan pasukan cadangan beranggotakan 700 orang.
Menurut surat yang dilihat oleh The National, hal itu “akan memiliki kapasitas untuk mengamati perkembangan di sepanjang Garis Biru dan hingga Sungai Litani dengan paling kredibel”.
Opsi kedua akan menempatkan 285 pengamat militer, dua batalion infanteri dengan total 1.500 pasukan dan pasukan cadangan beranggotakan 450 orang.
Hal itu akan berfokus pada area antara Sungai Litani dan Garis Biru, dan akan memiliki “kapasitas untuk memantau langsung sebagian Garis Biru melalui kehadiran fisiknya, termasuk dari pos pengamatan statis dan melalui patroli”.
Sedangkan opsi ketiga dan terkecil akan terdiri dari 215 pengamat militer, dua batalyon infanteri ringan masing-masing beranggotakan 450 pasukan, dan pasukan reaksi cepat beranggotakan 350 orang.
Di bawah pengaturan tersebut, PBB akan memantau perkembangan di sepanjang Garis Biru dan beberapa kilometer di utaranya, tetapi “seluruh Garis Biru tidak dapat dipantau secara terus-menerus tanpa kapasitas teknologi yang diperlukan,” demikian isi surat tersebut.
Usulan-usulan ini muncul ketika Israel dan Hizbullah tetap terlibat dalam konfrontasi paling serius mereka dalam hampir dua dekade, menimbulkan pertanyaan tentang masa depan misi PBB yang telah memantau perbatasan sejak berakhirnya perang tahun 2006.
Sekjen Guterres mencatat, pasukan Israel terus menduduki posisi di utara Garis Biru dan mengatakan misi PBB di masa mendatang akan membantu memverifikasi dan memantau penarikan mereka.
Ia juga menyerukan dukungan internasional yang lebih besar kepada tentara Lebanon untuk membantu pemerintah membangun “monopoli negara atas senjata”, menggemakan tuntutan internasional yang telah lama ada untuk pelucutan senjata kelompok bersenjata non-negara termasuk Hizbullah.
“Upaya-upaya ini terus menjadi vital dalam menciptakan lingkungan yang kondusif menuju gencatan senjata permanen dan solusi jangka panjang untuk konflik tersebut,” katanya.
Diketahui, UNIFIL terdiri dari sekitar 7.500 pasukan penjaga perdamaian dari hampir 50 negara yang ditempatkan di sepanjang Garis Biru sepanjang 120 km, yaitu perbatasan yang ditetapkan PBB yang memisahkan Lebanon dan Israel.