Bupati Bulungan Kecewa, Ancam Potong Tunjangan ASN yang Kabur Sebelum Upacara Selesai

TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, Syarwani, tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya terhadap perilaku sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan.

Kekecewaan itu dipicu oleh aksi para ASN yang membubarkan diri dan meninggalkan lapangan lebih awal sebelum upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Bulungan ke-66 dan Kota Tanjung Selor ke-236 resmi ditutup.

Pantauan di lokasi, banyak peserta upacara dari kalangan abdi negara yang sudah keluar dari barisan saat prosesi di podium masih berlangsung.

Menanggapi hal itu, Syarwani menegaskan bahwa tindakan egois itu sangat mencoreng etika dan nilai keteladanan seorang ASN.

“Sebelum acara itu bubar, sebenarnya banyak teman-teman ASN yang notabene sebagai peserta upacara sudah keluar. Tentu secara etika ini tidak baik,” ujar Syarwani dengan nada kecewa saat diwawancarai usai kegiatan di Kebun Raya Bunda Hayati, Senin (12/10/2026).

Syarwani menekankan, momentum hari jadi seharusnya dimaknai dengan rasa khidmat dan penghormatan penuh karena merupakan hari bersejarah bagi tempat mereka mengabdi. Ia pun membandingkan dirinya yang juga harus berdiri lama demi kelancaran upacara tersebut.

“Ini bukan hari jadi orang lain, ini hari jadinya kita. Kita warga Bulungan, mengabdi di Bulungan, ya kita berharap ASN-lah yang paling utama memberikan contoh dan keteladanan agar bisa diikuti masyarakat,” tegas Syarwani.

“Saya paham teman-teman pasti capek berdiri, saya juga capek berdiri. Tapi ini kan bukan tiap hari, hanya momentum setahun sekali,” sambung dia.

Syarwani mengatakan, pengecualian masih bisa ditoleransi bagi pegawai yang memang mengalami gangguan kesehatan atau pingsan di tengah terik matahari.

Namun bagi mereka yang sengaja meninggalkan lapangan tanpa alasan logis sebelum upacara dibubarkan oleh Pemimpin Upacara, Syarwani memastikan akan mengambil tindakan tegas.

Langkah awal yang ia ambil adalah menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menginventarisir dan mendata nama-nama ASN yang indisipliner tersebut. Tidak main-main, sanksi tegas pun berupa pemotongan tunjangan penghasilan sudah menanti para pegawai yang melanggar.

“Kita sudah berikan support tunjangan yang berkaitan dengan perbaikan penghasilan teman-teman, tetapi hanya untuk berdiri sekitar 2 jam lebih saja kita pun agak setengah hati. Boro-boro mengajak orang luar menghormati daerah ini, kalau kita sendiri tidak menghormati ya susah,” sesalnya.

“Tentu nanti ada teguran. Bahkan mungkin kita buatkan kebijakan, apakah yang hadir atau tidak hadir (sampai selesai), ya tentu dipotong saja tunjangan penghasilannya,” pungkas Syarwani.