Pengembang Usul Harga Rumah Subsidi Naik hingga Rp400 Juta, Bidik Anak Muda

BATU – Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat atau Himperra mengusulkan batas harga rumah subsidi diperluas hingga Rp300 juta-Rp400 juta. Skema itu dinilai bisa membuka pilihan hunian lebih luas, terutama bagi anak muda yang ingin tinggal lebih dekat dengan pusat aktivitas.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono mengatakan perluasan batas harga tetap memungkinkan masyarakat berpenghasilan hingga Rp17 juta per bulan mengakses rumah subsidi.

“Semula yang FLPP mendapatkan subsidi, tetapi nanti harga Rp300 juta-Rp400 juta dapat. Jadi, penghasilan Rp17 juta itu bukan berarti yang gajinya per bulan di bawah angka itu tidak dapat mengakses, tetapi justru bisa semua,” kata Ari di Kota Batu, Jawa Timur, dikutip dari Antara, Minggu, 11 Oktober.

Menurut Ari, harga rumah yang lebih tinggi memberi ruang bagi pengembang membangun hunian dengan lokasi dan akses yang lebih sesuai kebutuhan masyarakat perkotaan.

Anak muda, kata Ari, cenderung mempertimbangkan jarak ke tempat kerja dan kemudahan menuju pusat aktivitas ketika memilih rumah. Lokasinya tidak harus berada di pusat kota, tetapi akses menjadi faktor penting.

Skema subsidi juga dinilai bisa menekan beban cicilan.

“Bunga yang biasanya 12 persen sampai 13 persen, karena subsidi nanti bisa di kisaran enam atau tujuh persen, separuhnya. Orang yang membayar Rp3 juta bisa jadi Rp1,5 juta dengan cara ini,” ujarnya.

Usulan tersebut muncul ketika pengembang menghadapi kenaikan biaya konstruksi.

Ari menyebut kenaikan harga bahan bangunan tidak lagi berada pada kisaran 5-10 persen, tetapi sudah mencapai sekitar 30 persen.

Kondisi itu membuat sebagian pengembang semakin sulit menyediakan rumah pada batas harga rendah.

“Satu-satunya cara subsidinya dilebarkan, sehingga pengembang yang tidak bisa lagi membangun untuk harga murah, dia membangun untuk harga di atasnya,” kata Ari.

Meski mengusulkan perluasan harga, Himperra menyatakan tetap mendukung program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP untuk menekan backlog kepemilikan rumah.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2026, backlog kepemilikan rumah turun menjadi 9,29 juta unit dari 9,64 juta unit pada Maret 2025.

Sementara itu, realisasi FLPP hingga 9 Oktober 2026 mencapai 178.211 unit atau 50,92 persen dari target 350 ribu rumah.