Pemerintah Siapkan Peremajaan 9.000 Hektare Kelapa, Bidik Produktivitas dan Hilirisasi

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan peremajaan perkebunan kelapa seluas 9.000 hektare pada 2027. Langkah ini diarahkan untuk mengganti tanaman tua, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat pasokan bahan baku bagi industri pengolahan kelapa di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kepada Antara, peremajaan harus dibarengi penggunaan bibit unggul yang mampu berbuah lebih cepat.

“Kalau kelapa dalam kan lama, enam sampai tujuh tahun. Jadi kita harus punya varietas baru, tiga tahun sudah bisa berbuah. Jangan sampai kita tertinggal jauh dari Thailand,” kata Zulhas dalam kegiatan World Coconut Day 2026 di Manado, Sulawesi Utara, Kamis, 8 Oktober.

Berdasarkan Coconut Area Development Plan 2027, pemerintah menyiapkan pengembangan kawasan kelapa seluas 51.721 hektare. Rinciannya, 42.721 hektare untuk perluasan areal perkebunan dan 9.000 hektare untuk peremajaan tanaman.

Program tersebut direncanakan tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.

Menurut Zulhas, peningkatan produktivitas menjadi penting karena sebagian tanaman kelapa Indonesia sudah berusia tua. Di saat yang sama, permintaan komoditas ini terus berkembang di pasar internasional.

Permintaan kelapa kini tidak hanya datang dari kebutuhan pangan tradisional. Produk turunannya juga semakin banyak digunakan industri makanan dan minuman.

“Orang sekarang minum kopi nggak pakai susu lagi, sudah pakai kelapa, santan. Itu terjadi di China, Asia, India dan tempat-tempat lain, sehingga kelapa menjadi rebutan,” ujarnya.

Pemerintah melihat peluang itu tidak cukup dijawab hanya dengan menambah produksi. Industri pengolahan juga harus diperkuat agar Indonesia tidak terus bergantung pada penjualan kelapa sebagai bahan baku.

“Kita harus cepat mengejar, tadi bibit, manajemen perkebunannya, kemudian juga industrinya, pengolahannya,” kata Zulhas dikutip dari Antara, Jumat, 9 Oktober.

Pengembangan kelapa akan melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara sesuai bidang masing-masing.

Zulhas mengatakan perkebunan rakyat menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian.

“Kelapa ini akan menjadi salah satu komoditas utama yang kita kembangkan,” tuturnya.

Melalui peremajaan tanaman, penggunaan bibit unggul dan penguatan industri pengolahan, pemerintah menargetkan produktivitas kelapa meningkat sekaligus membuka ruang lebih besar bagi produk olahan bernilai tambah.