JAKARTA – Faksi-faksi Palestina, termasuk Fatah dan Hamas, sepakat untuk mengadakan “dialog nasional” sebelum pemilihan umum legislatif pada Bulan November.
Pemilihan umum legislatif Palestina dijadwalkan berlangsung pada 28 November – sebulan setelah pemilihan umum Israel – namun banyak warga Palestina memperkirakan Pemilu tersebut akan ditunda atau dibatalkan, seperti yang terjadi pada tahun 2021.
Jika terlaksana, Pemilu ini akan menjadi yang pertama dalam dua dekade terakhir.
“Atas undangan dari Republik Arab Mesir, sebuah pertemuan telah diadakan dengan saudara-saudara kami dari Hamas, Jihad Islam, dan Front Populer” pada Hari Rabu, ungkap Sekretaris Jenderal Komite Pusat Fatah sekaligus ketua delegasi dialog nasional partai tersebut Jibril Rajoub kepada AFP, dilansir dari Al Arabiya (9/10).
“Dialog akan berlangsung pekan depan. Dialog ini akan berlanjut dan berkembang menjadi dialog nasional yang komprehensif guna mencapai kesepahaman mengenai isu-isu politik terkait negara Palestina yang berdaulat penuh di wilayah-wilayah yang diduduki sejak tahun 1967,” urainya.
Kendati demikian, Rajoub tidak merinci tanggal pertemuan tersebut.
Sebuah sumber yang turut serta dalam pertemuan itu mengonfirmasi kepada AFP bahwa “keempat faksi sepakat mengenai perlunya dan pentingnya mengadakan sesi dialog nasional komprehensif yang melibatkan seluruh faksi dan kekuatan politik.”
Sumber tersebut menambahkan, “telah dicapai kesepakatan untuk mengajukan rekomendasi kepada Presiden Mahmoud Abbas dan Komite Eksekutif PLO agar menunda pemilihan umum, demi memberikan waktu bagi dialog nasional dan tercapainya konsensus Palestina.”
Pihak-pihak yang menjadi rival Fatah, termasuk Hamas dan Democratic Reform Current (kelompok sempalan Fatah), menyatakan niat mereka untuk membentuk daftar calon bersama dalam pemilihan umum tersebut.
Sementara itu, sebuah jajak pendapat pada Bulan Agustus oleh Jerusalem Media and Communication Center menunjukkan hanya 29 persen warga Palestina yang memperkirakan pemilihan umum bulan November akan terlaksana sesuai jadwal.
Pemilihan umum legislatif terakhir di wilayah Palestina diselenggarakan pada tahun 2006, di mana Hamas keluar sebagai pemenang mengalahkan Fatah, partai yang mendominasi Otoritas Palestina yang mengelola wilayah di Tepi Barat.
Akibatnya, Dewan Legislatif Palestina – yang merupakan parlemen Otoritas Palestina (PA) – tidak pernah bersidang sejak tahun 2007.
Sementara Abbas tetap menjabat setelah masa jabatannya berakhir pada tahun 2009 dan sejak saat itu memerintah melalui dekret.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+