ARUSHA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta tata kelola global tidak hanya mencerminkan kepentingan kekuatan ekonomi atau geopolitik tertentu. Ia menilai negara besar maupun kecil harus mendapat ruang yang adil dalam pengambilan keputusan internasional.
Puan menyampaikan pandangan itu dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union atau IPU ke-153 di Arusha, Tanzania, Kamis, 8 Oktober 2026.
Menurut Puan, demokrasi tidak cukup diterapkan di dalam sebuah negara. Prinsip yang sama juga harus hadir dalam hubungan antarnegara.
“Demokrasi tidak hanya harus ada di dalam negara. Demokrasi juga harus ada di antara negara-negara,” kata Puan.
Ia menilai keputusan global mengenai perdagangan, keuangan, teknologi, iklim, kesehatan, dan keamanan tidak boleh hanya mengikuti kekuatan ekonomi atau geopolitik tertentu.
“Keputusan tersebut harus mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan dan kepentingan kemanusiaan bersama,” ujarnya.
Puan mengatakan kedaulatan nasional dan solidaritas internasional tidak harus dipertentangkan. Kerja sama global, menurutnya, tetap harus memberi ruang kepada setiap negara untuk menentukan pilihan pembangunan sesuai kepentingan rakyatnya.
Ia juga menyoroti peran parlemen dalam menjaga agar demokrasi tidak berhenti pada pemilu.
Menurut Puan, parlemen memiliki empat tanggung jawab utama. Legislasi harus mencegah konsentrasi kekuasaan politik maupun ekonomi. Kebijakan anggaran harus mengurangi ketimpangan dan memperluas kesempatan. Pengawasan harus memastikan pemerintah bekerja sesuai hukum. Sementara fungsi perwakilan harus memastikan suara masyarakat hadir sebelum keputusan dibuat.
“Tugas parlemen bukan hanya menghasilkan kebijakan yang tampak bagus di atas kertas, tetapi memastikan kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dalam kehidupan rakyat,” katanya.
Puan juga menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup jika hasilnya tidak memperluas peluang dan mengurangi kesenjangan.
“Demokrasi harus memberdayakan rakyat untuk mengubah kehidupan mereka. Pembangunan tidaklah cukup jika hanya menghasilkan pertumbuhan,” ujarnya.
Di forum tersebut, Puan mengajak parlemen anggota IPU memperkuat kerja sama untuk membangun tata dunia yang lebih adil.
“Kita harus memastikan bahwa globalisasi tidak memisahkan ekonomi dari demokrasi, teknologi dari etika, pertumbuhan dari keadilan, atau kekuasaan dari akuntabilitas,” katanya.
Puan kemudian menyerukan agar hubungan antarnegara menempatkan kemanusiaan, kesejahteraan bersama, serta penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa sebagai pijakan.
Sidang Umum IPU ke-153 juga menjadi arena pemilihan Presiden IPU periode 2026-2029. Terdapat tiga kandidat, termasuk dari Azerbaijan dan Australia. Delegasi DPR menyatakan akan mendengarkan visi dan misi seluruh kandidat sebelum pemungutan suara.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+