JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo menyoroti besarnya kewenangan KSP dalam mengawal program pemerintah. Ia menyebut KSP bisa memanggil kementerian untuk mengecek apakah program mereka sudah berjalan sesuai arah Presiden.
Listyo menyampaikan hal itu saat serah terima jabatan KSP dari Dudung Abdurachman di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Oktober.
Menurut Listyo, pengalaman sebagai Kapolri membuat dirinya sudah terbiasa bersinggungan dengan pengamanan, penegakan hukum, serta proyek strategis nasional. Bedanya, ketika berada di Kepolisian, langkah yang dilakukan lebih banyak bersifat inisiatif.
“Tapi kalau di sini memang kita memiliki kewenangan untuk menyelesaikan itu semua, di sana kita inisiatif sajalah,” kata Listyo.
Ia lalu melontarkan kalimat ringan untuk menggambarkan posisi KSP.
“Jadi kantornya boleh kecil tapi bisa manggil menteri-menteri kan,” ujarnya.
Menurut Listyo, kewenangan tersebut penting untuk mengecek apakah kementerian dan lembaga sudah berjalan selaras dengan tugas dan kebijakan Presiden.
Ia mengatakan KSP harus terus mengikuti persoalan yang muncul, terutama hambatan yang mengganggu pelaksanaan program pemerintah. Masalah itu kemudian perlu dikoordinasikan sampai menemukan penyelesaian.
Listyo menyebut sejumlah agenda yang perlu dikawal, mulai Asta Cita, 17 program prioritas, ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Program B50, E20, serta hilirisasi nikel juga ia singgung sebagai agenda yang membutuhkan pengawalan dan percepatan.
Karena itu, Listyo mengatakan dirinya membutuhkan tim yang kuat agar program Presiden bisa berjalan cepat, tepat sasaran, dan selesai sesuai arah kebijakan.
“Mari kita membentuk tim yang kuat untuk betul-betul bisa melaksanakan tugas kita membantu Bapak Presiden,” katanya.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+