KTT 4 Negara Pesisir Laut Merah Tolak Langkah Sepihak Ethiopia Soal Hak Air Sungai Nil

JAKARTA — Para pemimpin dari empat negara kawasan Afrika Timur dan Utara—Mesir, Sudan, Eritrea, dan Somalia—secara tegas menolak segala bentuk tindakan sepihak yang berpotensi merugikan hak pengelolaan air Mesir dan Sudan di Sungai Nil. Penegasan ini disampaikan di tengah sengketa berkepanjangan terkait pengisian dan pengoperasian Bendungan Renaisans Besar Ethiopia (Grand Ethiopian Renaissance Dam/GERD).

Sikap bersama tersebut tertuang dalam Deklarasi Bersama El Alamein usai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) empat negara yang berlangsung di El Alamein, Mesir, Minggu (4/10/2026).

Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri langsung oleh Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, serta Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud.

Tolak Intervensi dan Jaga Kedaulatan Wilayah

Selain isu alokasi air Sungai Nil, Deklarasi El Alamein menekankan penolakan keras terhadap campur tangan pihak luar dalam urusan internal negara-negara di kawasan. Para pemimpin sepakat mendukung penuh kedaulatan, integritas wilayah, dan institusi resmi Sudan, sekaligus menolak pembentukan entitas tandingan serta keterlibatan tentara bayaran.

Deklarasi tersebut juga menggarisbawahi dukungan penuh terhadap persatuan nasional dan kedaulatan Somalia. Keempat negara menolak pengakuan maupun dukungan dalam bentuk apa pun terhadap wilayah terpisah Somaliland.

“Pengelolaan Laut Merah merupakan tanggung jawab eksklusif dari negara-negara pesisirnya,” tegas para pemimpin dalam deklarasi tersebut, merujuk pada prinsip kebebasan navigasi di kawasan strategis tersebut.

Akar Ketegangan Regional dengan Ethiopia

Pernyataan bersama ini mengemuka di tengah meningkatnya tensi geopolitik yang melibatkan Ethiopia. Sebagai negara landlocked (tanpa wilayah laut) sejak kemerdekaan Eritrea pada 1993, Ethiopia di bawah Perdana Menteri Abiy Ahmed terus berupaya mengamankan akses maritim ke Laut Merah.

Pada 1 Januari 2024, langkah Addis Ababa menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Somaliland guna pembangunan pangkalan militer dan pelabuhan memicu kecaman keras. Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud menilai kesepakatan tersebut ilegal dan melanggar hukum internasional.

Di sisi lain, sengketa alokasi air Sungai Nil tetap menjadi isu krusial. Mesir mengkhawatirkan operasional bendungan raksasa Ethiopia dapat menggerus jatah air tahunannya yang mencapai 55,5 miliar meter kubik—sumber utama kebutuhan air bersih dan pertanian negara tersebut.

Eskalasi Konflik Diplomatik dan Krisis Domestik

Dinamika kawasan kian memanas setelah Ethiopia memutuskan hubungan diplomatik dengan Eritrea dan mengusir diplomat Mesir, yang langsung direspons dengan tindakan balasan (tit-for-tat).

Eskalasi diplomatik ini terjadi berbarengan dengan krisis keamanan domestik di Ethiopia. Pemerintah Addis Ababa menuduh Eritrea dan Mesir menyokong kelompok Tigray People’s Liberation Front (TPLF) yang baru-baru ini meningkatkan serangan dan merebut kendali atas fasilitas bandara strategis. Keduannya secara tegas membantah tuduhan intervensi tersebut.

Guna mengantisipasi dinamika geopolitik yang terus berkembang, keempat pemimpin negara sepakat untuk menggelar pertemuan KTT secara berkala dan berkesinambungan.