Impor KRL Jepang Kepentok Aturan Usia, Menhub: Harus Dibahas Bersama

BANDUNG – Rencana impor kereta rel listrik (KRL) dari Jepang masih harus dibahas bersama sejumlah kementerian dan pihak terkait. Salah satu yang menjadi perhatian adalah aturan yang membatasi usia maksimal kereta impor 20 tahun.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pembahasan impor KRL perlu melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BP BUMN, PT KAI (Persero), PT INKA, serta Danantara.

Pasalnya, PT KAI (Persero) berencana untuk melakukan importasi KRL bekas dari Jepang dengan usia pakai 25 tahun, sementara aturan di Kementerian Perdagangan maksimal 20 tahun.

“Kami juga terbentur dengan adanya batasanterhadap usia yang diperkenankan olehKementerian Perdagangan bahwa maksimal 20 tahun. Ini bukan perkara yang mudah. Tetapi saya ingin semua duduk berbicara ada kebutuhan tetapi juga ada kendala dari produksi (INKA),” katanya kepada wartawan ditulis Minggu, 4 Oktober.

Menurut Dudy, Kementerian Perhubungan akan menangani aspek teknis terkait pengadaan KRL. Sementara itu, izin impor berada di Kementerian Perdagangan.

“Kami dari Kementerian Perhubungan itu menyiapkan hal yang terkait dengan teknis, berkaitan dengan pengadaan KRL-nya. Izinnya itu ada di Kemendag,“ tuturnya.

Dudy bilang pihaknya ingin mencari jalan tengah dari kondisi industri kereta api saat ini. Sebab, kebutuhan rangkaian kereta untuk KRL masih jauh dari cukup karena baru tersedia 85 trainset dari angka ideal 105 trainset.

Sementara, sambung Dudy, kebutuhan KRL harus segera dipenuhi seiring dengan jumlah penumpang yang terus meningkat setiap tahunnya.

Namun di sisi yang lainnya, kata Dudy, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak kebijakan impor terhadap industri dalam negeri, khususnya PT INKA sebagai produsen kereta nasional.

“Harus ada jalan tengahnya. Kami tidak mungkin harus memaksakan apakah ini impor atau harus dipenuhi oleh industri dalam negeri dengan segala keterbatasannya,” ucap Dudy.

Sebelumnya, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria mengatakan rencana tersebut masih perlu dilihat dari sisi biaya dan manfaat.

Dony bilang pemerintah akan membahas lebih lanjut manfaat percepatan penyediaan transportasi publik dari opsi tersebut.

“Kita mesti melihat cost and benefit-nya, ya. Mana keuntungannya berapa, apa yang kita dapatkan dari situ, karena kan percepatan daripada transportasi publik kita juga, kan? Tapi nanti akan kita diskusikan dengan Pak Menhub,” tuturnya.