Satu Dekade Berjalan, Sejauh Mana Efektivitas Kebijakan Ganjil Genap?

JAKARTA – Setelah diberlakukan selama 10 tahun, kebijakan sistem ganjil genap (Gage) bakal dievaluasi. Pertanyaan besarnya, apakah kebijakan ganjil genap benar-benar mengurai kemacetan di Jakarta?

Evaluasi terkait kebijakan ganjil genap dan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day (CFD) dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin. Pramono menegaskan, pembahasan dilakukan agar kebijakan yang diterapkan Pemprov DKI benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

“Intinya begini, saya tidak mau kebijakan itu hanya bersifat seremonial dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan atau bagi masyarakat,” kata Pramono, mengutip Antara.

Setelah satu dekade berjalan, kebijakan ganjil genap di Jakarta kini berada di persimpangan jalan. Kebijakan Gage memang masih berperan mengendalikan kepadatan kendaraan di sejumlah koridor utama. Namun, persoalan lalu lintas di Jakarta kian kompleks. Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menuturkan, evaluasi mendalam yang dibahas oleh Pramono bersama Dishub DKI Jakarta mencerminkan dinamika tersebut.

“Setelah satu dekade melanggengkan sistem Ganjil Genap demi mengurai kemacetan, Jakarta kini berdiri di persimpangan jalan: terus mempertahankan skema transisi yang kian jenuh, atau berani melangkah ke solusi yang lebih fundamental,” ucap Djoko dalam keterangan yang diterima VOI.

Muncul Kejenuhan Kebijakan

Kebijakan Gage pertama kali diuji coba sejak Agustus 2016 di ruang Jalan Sudirman-Thamrin dan sebagian Gatot Subroto. Setelah satu dasawarsa, Pemprov bersama Dishub DKI Jakarta melakukan evakuasi mendalam terkait kebijakan tersebut. Kebijakan Gage yang awalnya diberlakukan untuk mengurai kemacetan ibu kota, kini dihadapkan padasejumlah masalah.

Djoko Setjoworno menuturkan, kebijakan Gage untuk mengurai kemacetan hanya efektif terjadi di koridor utama, seperti Jl Sudirman-Thamrin, Gatot Subroto, dan Rasuna Said. Sistem ini berhasil menurunkan volume kendaraan pada jam-jam puncak dan menjaga kecepatan rata-rata kendaraan tetap mengalir. Namun, sistem ini tidak mengurangi total volume kendaraan. Gage, kata Djoko, hanya memindahkan kepadatan (traffic displacement).

“Kendaraan melimpah ke jalur-jalur alternatif yang tidak terkena Gage, sehingga kemacetan parah bergeser ke area pinggiran koridor,” ujar Djoko.

Lebih lanjut, Djoko juga menyoroti cakupan kebijakan Gage yang hanya mengendalikan mobil, bukan motor. Padahal, populasi sepeda motor terus melonjak, justru tidak tersentuh aturan Gage. Hal ini, kata Djoko, menyebabkan ruang jalan yang ditinggalkan mobil langsung terisi motor.

Setelah diterapkan bertahun-tahun, kebijakan Gage tidak serta merta mengentaskan kemacetan Jakarta karena adanya policy fatigue atau kejenuhan kebijakan, yang mendorong perilaku adaptif masyarakat.

“Ketika suatu pembatasan lalu lintas diberlakukan terlalu lama tanpa diimbangi oleh disinsentif finansial yang kuat, masyarakat akan menemukan pola adaptasi menghindari aturan,” tuturnya.

Salah satu modus yang marak dilakukan masyarakat kelas menengah-atas untuk mengakali Gage adalah dengan membeli mobil kedua. Kepemilikan dua kendaraan dengan pelat ganjil dan genap justru menambah populasi kendaraan di Jakarta.

“Masyarakat kelas menengah-atas tidak beralih ke transportasi umum, melainkan membeli mobil kedua atau mobil bekas murahan khusus agar memiliki sepasang plat ganjil dan genap. Hal ini justru menambah populasi kendaraan di Jakarta,” terang Djoko.

Butuh Solusi Jangka Panjang

Modus lain yang digunakan masyarakat untuk mengindari Gage lebih parah, yaitu penggunaan pelat palsu atau ganda. Hal ini sengaja dilakukan demi mengelabui petugas atau kamera ETLE.

Selain itu, kebijakan Gage juga menjadi tak maksimal dampaknya karena terjadinya pergeseran waktu perjalanan. pengendara memilih berangkat jauh lebih awal sebelum jam Gage dimulai (sebelum pukul 06.00 WIB) atau pulang setelah jam Gage berakhir (setelah pukul 21.00 WIB), yang menyebabkan durasi kemacetan Jakarta secara keseluruhan makin memanjang.

Djoko menuturkan, sejak awal Gage pada dasarnya dircancang sebagai kebijakan transisi, bukan untuk jangka panjang. Untuk itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan lain, salah satunya beralih ke jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

“ERP membatasi penggunaan jalan berbasis disinsentif ekonomi (siapa yang melintas di jam sibuk harus membayar). Ini menghilangkan celah kepemilikan dua mobil atau penggunaan plat palsu,” tegasnya.

Selain itu, Djoko menyarankan tarif parkir yang jauh lebih mahal di kawasan pusat bisnis yang sudah terlayani transportasi umum. Ia juga menilai pentingnya penguatan layanan transportasi umum, seperti perluasan rute MRT dan LRT, armada pengumpan (feeder). Tanpa alternatif yang layak, aman, dan nyaman, maka warga tidak memiliki alasan meninggalkan kendaraan pribadi.

“Keberanian untuk beralih dari Ganjil-Genap menuju skema yang lebih fundamental, seperti ERP dan penguatan disinsentif parkir, bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan keharusan,” ucap Djoko.

“Jakarta tidak bisa terus diurai dengan solusi sementara, kota ini membutuhkan ketegasan politik untuk mengubah perilaku mobilitas warga demi menghadirkan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan,” tandasnya.