APHI Minta Aturan Bakar Lahan Dua Hektare Dikoreksi, Api Dinilai Sulit Dikendalikan

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengoreksi aturan yang masih memperbolehkan pembakaran lahan hingga dua hektare. APHI menilai ketentuan tersebut tidak menjamin api tetap terkendali dan berisiko memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan pembakaran pada satu bidang lahan dapat meluas ke kawasan hutan, permukiman, hingga areal usaha di sekitarnya.

“Kami mendukung ketegasan Presiden Prabowo untuk mengoreksi regulasi yang masih membuka celah pembakaran lahan. Api tidak mengenal batas kepemilikan maupun batas administrasi,” kata Soewarso dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu, 26 September.

Pernyataan tersebut merespons arahan Prabowo dalam diskusi bersama akademisi dan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai penanganan karhutla, terutama di lahan gambut, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September.

Dalam pertemuan itu, Prabowo menyoroti aturan yang masih memberikan ruang bagi pembakaran lahan hingga dua hektare.

Soewarso mengatakan aturan tersebut perlu dievaluasi karena luas lahan yang boleh dibakar tidak dapat menjadi jaminan bahwa api tidak akan merembet.

Menurutnya, pembenahan regulasi juga harus diikuti pengawasan, penegakan hukum, dan penyediaan cara membuka lahan tanpa membakar, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada kegiatan pertanian.

“Pencegahan harus dimulai sebelum api dinyalakan. Yang perlu diperkuat bukan hanya kesiapan pemadaman, tetapi juga tata kelola lahan, tata kelola air, dan pendampingan masyarakat agar pembakaran tidak terus menjadi pilihan dalam membuka lahan,” ujarnya.

APHI juga menekankan bahwa tanggung jawab pencegahan dan penanganan karhutla berlaku bagi seluruh pihak, termasuk perusahaan kehutanan sesuai kewajibannya.

Selain itu, Soewarso meminta kebijakan pemerintah pusat dan daerah diselaraskan melalui mekanisme yang berlaku agar masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha memiliki kepastian dalam pelaksanaannya.

APHI berharap evaluasi aturan pembakaran lahan disertai dukungan bagi masyarakat untuk menerapkan metode pembukaan lahan tanpa bakar.