KRL Jabodetabek Makin Padat, DPR Minta Tambah Armada untuk Layani 1,3 Juta Penumpang

JAKARTA – Kepadatan KRL Jabodetabek, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja, mendapat sorotan DPR. Dengan jumlah penumpang yang bisa mencapai 1,3 juta orang per hari, pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) diminta segera menambah armada agar masyarakat tidak terus berdesakan.

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mengatakan penambahan armada perlu dilakukan seiring meningkatnya jumlah pengguna KRL. Namun, ia mengingatkan pengadaan kereta harus memperhatikan keselamatan, kesiapan infrastruktur, dan keberlangsungan industri perkeretaapian nasional.

“Kami melihat kondisi saat ini. KRL sudah amat sangat padat, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Kondisi ini tentu tidak nyaman bagi masyarakat,” kata Rivqy di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat, 25 September.

Berdasarkan data KAI pada semester pertama 2026, rata-rata pengguna KRL Jabodetabek mencapai 1,1 juta penumpang per hari. Dalam kondisi tertentu, jumlahnya bahkan bisa menyentuh 1,3 juta penumpang.

Rivqy menilai pertumbuhan penumpang harus diimbangi peningkatan kapasitas layanan. Masyarakat tidak seharusnya terus menghadapi kepadatan tanpa adanya penambahan armada yang memadai.

“Kepadatan tidak bisa terus dianggap sebagai konsekuensi yang harus diterima masyarakat. Negara harus hadir memastikan pertumbuhan jumlah penumpang diikuti pertumbuhan kapasitas layanan,” ujarnya.

Meski mendukung penambahan armada, Rivqy meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan impor kereta. Selain mempertimbangkan waktu pengadaan, pemerintah harus menghitung biaya keseluruhan, manfaat, dan risiko selama kereta digunakan.

“Kalau pemerintah memutuskan impor KRL, jangan sekadar berpikir bagaimana kereta bisa cepat datang. Hal yang harus dipastikan adalah apakah kereta tersebut benar-benar aman, laik operasi, sesuai dengan kondisi infrastruktur kita, dan memberikan kenyamanan kepada penumpang,” katanya.

Menurut Rivqy, pengadaan armada baru juga harus mempertimbangkan kesesuaian dengan sistem persinyalan yang sudah ada, ketersediaan suku cadang, serta kemampuan perawatan dalam jangka panjang.

Ia mengingatkan agar keputusan impor tidak justru melemahkan industri perkeretaapian nasional.

“Jadi, solusinya bukan sekadar menambah kereta. Kita harus membangun ekosistem transportasi KRL yang kapasitasnya memadai, aman, nyaman, tepat waktu, dan mampu mengantisipasi pertumbuhan penumpang ke depan,” ujar Rivqy.