JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono hadir dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri untuk mendorong implementasi Solusi Dua Negara (High-Level Ministerial Meeting of the Global Alliance for the Implementation of The Two-State Solution) terkait situasi yang terjadi di Palestina, di sela-sela rangkaian High Level Week Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di Markas PBB New York, Amerika Serikat, Hari Kamis waktu setempat.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan dalam keterangan pers, pertemuan tingkat menteri Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara digelar dengan inisiasi Arab Saudi, Norwegia, Uni Eropa dan Prancis.
“Fokus kami adalah pada aksi, langkah-langkah praktis yang melindungi Solusi dua Negara dan mewujudkannya ke implementasi,” jelas Pangeran Faisal, dikutip dari UN Web TV, Jumat (25/9).
“Prioritas kami jelas, konsolidasi gencatan senjata di Gaza, memastikan bantuan kemanusiaan dan rencana rekonstruksi seperti Rencana Perdamaian Komprehensif Presiden Trump, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803,” lanjutnya.
“Mendukung Pemerintah Palestina kembali ke Gaza, menghentikan aktivitas pendudukan dan aneksasi, pengusiran dan kekerasan,” urai Menlu Arab Saudi.
“Gaza tidak bisa terpisahkan dari Tepi Barat. Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem adalah satu kesatuan geografis dan politik,” tegasnya.
Dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri Jepang, pertemuan ini diikuti lebih dari 60 perwakilan dari berbagai negara dan organisasi internasional. Menlu Faisal, bersama Menlu Norwegia Espen Barth Eide dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas memimpin pertemuan ini.
Pangeran Faisal mengatakan, fondasi penyelesaian yang langgeng terkikis setiap hari melalui pengungsian, pengusiran paksa, dan pelemahan yang disengaja terhadap lembaga-lembaga Palestina.
“Setiap penundaan memiliki harga,” tegasnya, dikutip dari Arab News.
“Berapa banyak penderitaan, berapa banyak guncangan yang akan dialami Palestina dan Israel sampai kita mencapai visi ini? Berapa banyak lagi ketidakstabilan yang harus dialami kawasan kita?,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide mengatakan situasi di lapangan “memburuk lebih cepat daripada respons kolektif kita.”
Kondisi di Gaza dan Tepi Barat “lebih suram dari sebelumnya,” meskipun dukungan politik internasional “tidak pernah setinggi ini,” tambahnya.
“Kita tahu persis apa tujuannya. Kita tidak perlu membahas tujuannya. Kita perlu membahas implementasinya,” tandasnya.
Menlu Norwegia mendesak para mitra untuk bertindak sekarang untuk mencegah prasyarat bagi negara Palestina hilang sama sekali, dengan mengatakan lebih dari 90 negara sekarang bekerja secara sistematis dalam aliansi tersebut.
Sedangkan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan pertemuan itu menunjukkan “dukungan dunia ada di balik pembangunan masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina.”
Kallas menyambut upaya reformasi Otoritas Palestina dan persiapannya untuk pemilihan legislatif, dengan mengatakan: “Ini harus dilakukan.”
Namun, ia menambahkan bahwa ambisi aliansi tersebut “semakin bertentangan dengan kenyataan pahit di lapangan.”
Di Gaza, katanya, serangan Israel terus berlanjut dan kebutuhan kemanusiaan tetap akut, sementara kekerasan dan perluasan pemukiman di Tepi Barat mengancam kelangsungan negara Palestina.
“Tugas kita hari ini bukanlah untuk menegaskan kembali dukungan kita terhadap tujuan kelompok ini, tetapi untuk menutup kesenjangan antara komitmen dan tindakan dengan realitas di lapangan, dan untuk beralih dari mempertahankan ke mewujudkan,” urai Kallas.
Pada gilirannya, Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi Dewan Perdamaian untuk Gaza, mempresentasikan paket pemulihan dan rekonstruksi pertama yang disusun bersama Komite Nasional untuk Administrasi Gaza.
“Di mana senjata dilucuti dan keamanan tercipta, rekonstruksi akan menyusul dan akan berlangsung dengan cepat,” ujarnya, sembari menegaskan bahwa langkah ini “bukanlah sarana untuk menahan bantuan.”
Ia mengatakan Palestina akan bertindak sebagai “pengelola, pemilik, dan perancang” upaya ini, bukan sekadar penerima manfaat dari “proyek internasional lain yang diputuskan tanpa melibatkan mereka secara langsung.”
Mladenov mengakui akses kemanusiaan masih jauh dari standar yang dituntut hukum internasional, pelucutan senjata Hamas belum dimulai, dan warga Palestina masih terus tewas di Gaza.
“Rencana tanpa visi masa depan hanyalah urusan administratif. Visi masa depan tanpa rencana hanyalah retorika,” ujarnya, seraya mendesak anggota aliansi untuk menyatukan upaya mereka alih-alih menempuh jalur yang terpisah-pisah.
Mladenov menambahkan: “Jika kita membangun kembali Gaza namun prospek penentuan nasib sendiri bagi Palestina kehilangan maknanya, kita tidak sedang membangun perdamaian. Kita justru sedang membangun tempat penahanan yang lebih nyaman.” Status kenegaraan Palestina “bukanlah imbalan” atas perilaku baik, melainkan “tujuan utamanya,” tegasnya.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+