\n<\/p>\n
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Luksemburg Leon Gloden mengatakan negara-negara Uni Eropa tidak seharusnya menjadikan kawasan Schengen sebagai alat tekanan politik dalam menghadapi krisis migrasi.<\/span><\/p>\n “Saya menegaskan, saya tidak dapat menerima jika setiap kali terjadi insiden terkait migrasi, Schengen selalu dijadikan sandera,” kata Gloden kepada Euractiv dalam wawancara yang dipublikasikan pada Kamis, 6 Agustus saat mengomentari perdebatan yang muncul setelah peristiwa di wilayah kantong (enklave) Spanyol, Ceuta.<\/span><\/p>\n Gloden mengatakan pemeriksaan berkepanjangan di perbatasan internal dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integrasi Eropa.<\/span><\/p>\n “Jika Anda terjebak kemacetan selama tiga atau empat jam akibat pemeriksaan perbatasan, Anda akan kehilangan kepercayaan terhadap Eropa dan Schengen,” ujarnya.<\/span><\/p>\n Setelah krisis migran di Ceuta, sejumlah negara Uni Eropa mengusulkan pemberian tekanan terhadap Spanyol. Italia memberlakukan pemeriksaan terhadap pendatang dari Spanyol, sementara Jerman memperpanjang kontrol di perbatasan internal negara tersebut, termasuk dengan Luksemburg.<\/span><\/p>\n Gloden mengatakan dirinya tidak memandang peningkatan pemeriksaan di perbatasan internal sebagai cara yang efektif untuk menghadapi meningkatnya dukungan terhadap partai-partai sayap kanan.<\/span><\/p>\n “Hanya membuat kebijakan dengan tujuan menekan ekstremisme sayap kanan bukanlah pendekatan yang tepat. Jika kebijakan tersebut justru mengganggu kehidupan sehari-hari warga, mereka tidak akan mendukung partai Anda,” katanya.<\/span><\/p>\n \n