\n
![](\"https:\/\/imgsrv2.voi.id\/S23Ie0N8sRQjNhbEelLt7pU99QtaCSA5cTOPpghueqM\/fill\/450\/280\/sm\/1\/bG9jYWw6Ly8vcHVibGlzaGVycy81ODg1MjIvMjAyNjA4MDYxNjA1LW1haW4uY3JvcHBlZF8xNzg2MDA3MTkyLmpwZWc.jpg\")
<\/p>\n
\n<\/p>\n
JAKARTA – Keluarga ahli waris almarhum pengusaha asal Palembang Haji Abdul Halim Ali atau Haji Halim menyatakan pemulihan kerugian keuangan negara senilai Rp127,27 miliar sebagai bentuk komitmen dan iktikad baik penyelesaian perkara dugaan korupsi pemanfaatan tanah negara.<\/span><\/p>\n Pemulihan kerugian negara tersebut difasilitasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui proses negosiasi dan mediasi dengan keluarga ahli waris. Pembayaran dilakukan secara bertahap.<\/span><\/p>\n \u201cIni bisa jadi contoh bahwa pemulihan kerugian keuangan negara tidak mesti melalui pidana atau eksekusi pidana, tapi juga bisa diselesaikan dengan cara mediasi dengan Datun,\u201d kata kuasa hukum keluarga Haji Halim, R.M. Budi Sentosa, dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 Agustus.<\/span><\/p>\n Budi menerangkan penyelesaian melalui jalur perdata dipilih setelah proses pidana gugur karena Haji Halim meninggal dunia pada 22 Januari 2026. Tapi, langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab.<\/span><\/p>\n Adapun dana yang disetorkan ke kas negara nantinya akan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha yang melibatkan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), sejalan dengan cita-cita Haji Halim semasa hidup.<\/span><\/p>\n \u201cDari kegiatan usaha perkebunan itu nantinya akan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan bentuk-bentuk kolaborasi atau kerja sama lain dengan masyarakat setempat,\u201d ujarnya.<\/span><\/p>\n Sebelumnya, Kejati Sumatera Selatan mengumumkan keberhasilan pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan tanah negara yang melibatkan Haji Halim selaku Direktur Utama PT Sentosa Mulia Bahagia (PT SMB).<\/span><\/p>\n Wakil Kepala Kejati Sumatera Selatan Anton Delianto menjelaskan proses tersebut dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-11\/L.6\/GP.2\/04\/2026 yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan negosiasi dan mediasi dengan keluarga ahli waris.<\/span><\/p>\n Nilai pemulihan sebesar Rp127.276.655.336 mengacu pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan tertanggal 17 November 2025.<\/span><\/p>\n Anton menyebut langkah tersebut menunjukkan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan upaya penyelamatan aset dan pemulihan keuangan negara.<\/span><\/p>\n Perkara pidana terhadap Haji Halim sebelumnya dinyatakan gugur demi hukum setelah terdakwa meninggal dunia. Karena itu, penyelesaian terkait kerugian negara kemudian ditempuh melalui mekanisme perdata dan tata usaha negara yang difasilitasi Kejati Sumatera Selatan.<\/span><\/p>\n