\n<\/p>\n
JAKARTA – Industri pelayaran internasional menolak rencana pungutan bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Mereka memperingatkan biaya wajib itu dapat menaikkan ongkos pelayaran, harga energi, inflasi, dan menambah ketidakpastian ekonomi global.<\/p>\n
Anadolu Agency dikutip Kamis, 6 Agustus, melaporkan, penolakan itu disampaikan delapan asosiasi maritim besar melalui surat terbuka kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional atau IMO Arsenio Dominguez.<\/p>\n
Surat tersebut dikirim pada Senin dan dipublikasikan pada Rabu oleh International Chamber of Shipping.<\/p>\n
Dalam surat itu, delapan asosiasi meminta PBB menolak pungutan wajib atau biaya layanan bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Mereka menilai kebijakan semacam itu dapat mengganggu kebebasan navigasi dan merusak ekonomi global.<\/p>\n
\u201cPenerapan biaya wajib untuk transit, atau biaya layanan yang pada dasarnya merupakan pungutan meski tidak disebut demikian, di Selat Hormuz akan menjadi penyimpangan besar dari praktik internasional yang sudah berlaku,\u201d demikian isi surat tersebut.<\/p>\n
\n