\n
![](\"https:\/\/imgsrv2.voi.id\/1UQ6LD3hE85mEnqY3bL9jgOfsTn0egdhQJnUHXxpMu4\/fill\/450\/280\/sm\/1\/bG9jYWw6Ly8vcHVibGlzaGVycy81ODg0MTEvMjAyNjA4MDYwOTM4LW1haW4uY3JvcHBlZF8xNzg1OTgzOTM3LmpwZWc.jpg\")
<\/p>\n
\n<\/p>\n
BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, menyegel videotron yang terpasang di kawasan Padel Six Nine, Jalan Riau Bandung, sebagai tindak lanjut penyidikan kasus penebangan 10 pohon tanpa izin yang terjadi di lokasi tersebut.<\/span><\/p>\n Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan penyegelan dilakukan karena videotron tersebut belum mengantongi izin penyelenggaraan reklame.<\/span><\/p>\n \u201cHari ini kami menyegel videotron karena izinnya belum terbit. Penyegelan ini juga merupakan tindak lanjut dari penebangan 10 pohon. Ini adalah bentuk ketegasan Pemkot Bandung dalam menegakkan peraturan daerah, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,\u201d kata Bambang dilansir ANTARA, Rabu, 6 Agustus.<\/span><\/p>\n Ia menjelaskan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menunjukkan adanya keterkaitan antara penebangan pohon dengan pemasangan videotron tersebut.<\/span><\/p>\n Menurut dia, penebangan pohon tanpa izin melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2026, khususnya Pasal 17 ayat (1) huruf J.<\/span><\/p>\n Berdasarkan ketentuan, lanjutnya, setiap pohon yang ditebang tanpa izin dikenakan kewajiban mengganti 10 pohon serta denda administratif sebesar Rp10 juta per pohon.<\/span><\/p>\n \u201cDengan demikianpelanggaran terhadap 10 pohon dikenai kewajiban menanam 100 pohon pengganti dan denda administratif sebesar Rp100 juta,\u201d katanya.<\/span><\/p>\n Ia mengatakan kewajiban penanaman pohon pengganti dan pembayaran denda administratif telah dipenuhi oleh pihak yang bertanggung jawab.<\/span><\/p>\n Dari hasil pemeriksaan, kata dia, pelaku penebangan mengakui tindakan tersebut dilakukan karena keberadaan pepohonan dinilai menghalangi visibilitas videotron.<\/span><\/p>\n \u201cPengakuan dalam berita acara menyebutkan penebangan dilakukan oleh pihak subkontraktor yang mengerjakan pembangunan taman,\u201d ujarnya.<\/span><\/p>\n Ia menegaskan penyegelan hanya dilakukan terhadap videotron yang belum memiliki izin, sedangkan operasional lapangan padel maupun bangunan usaha tetap diperbolehkan berjalan karena seluruh perizinannya telah dinyatakan lengkap oleh instansi teknis.<\/span><\/p>\n \u201cBangunan dan usaha padelnya tidak menjadi pokok persoalan karena izinnya sudah lengkap. Yang kami segel hanya videotron yang belum berizin dan berkaitan dengan pelanggaran penebangan pohon,\u201d kata Bambang Sukardi.<\/span><\/p>\n