\n<\/p>\n
JAKARTA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sejauh ini tetap bungkam di hadapan publik menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai kesepakatan baru yang bertujuan melucuti senjata Hamas di Gaza. <\/span><\/p>\n Namun, perkembangan ini memicu reaksi politik yang tajam di Israel menjelang pemilihan umum pada Oktober.<\/span><\/p>\n Meskipun Netanyahu belum memberikan tanggapan resmi, beberapa jam sebelum pengumuman Trump, seorang pejabat Israel menolak elemen-elemen kunci dari kerangka kerja yang dilaporkan tersebut, dengan menegaskan “pelucutan senjata total” Hamas tetap menjadi prasyarat bagi proses apa pun. <\/span><\/p>\n Pejabat tersebut menyatakan tidak akan ada penarikan pasukan Israel dari “garis kuning” Gaza sampai demiliterisasi rampung dilaksanakan.<\/span><\/p>\n Sikap diam Netanyahu tidak diikuti oleh koalisi sayap kanannya, yang justru menyuarakan penentangan keras terhadap kesepakatan tersebut. <\/span><\/p>\n Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir menolak kesepakatan apa pun yang dicapai melalui pihak ketiga, dan bersikeras satu-satunya hasil yang dapat diterima adalah kehancuran Hamas. <\/span><\/p>\n Menteri dari partai Zionis Religius, Orit Strouk, menyebut kesepakatan itu “berbahaya”<\/span><\/p>\n Terlepas dari kritik tersebut, Israel baru-baru ini telah memajukan beberapa elemen dari rencana 20 poin Trump yang lebih luas untuk Gaza. <\/span><\/p>\n Pada Minggu, kabinet keamanan menyetujui pengerahan pasukan stabilisasi internasional dalam skala terbatas\u2014sebanyak 200 personel dari Maroko dan Uganda\u2014untuk memasuki zona percontohan di Rafah. Namun, pejabat Israel tersebut menyebutnya sebagai langkah awal yang terbatas, seraya menegaskan pengerahan lebih lanjut akan memerlukan persetujuan khusus dari Israel.<\/span><\/p>\n \n