\n<\/p>\n
JAKARTA \u2013 Dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dinilai menjadi ujian besar bagi kredibilitas penegakan hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum didorong mengusut perkara tersebut secara tuntas hingga ke akar-akarnya demi menjaga kepercayaan publik.<\/p>\n
Hal itu disampaikan Koordinator 98, Hasanuddin, dalam diskusi bertajuk Menakar Independensi Penegakan Hukum: Kasus Dugaan TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Selesai atau Menguap? yang digelar Aspirasi Pemuda Nasional (Aspenas) di Diskusi Kopi & Ruang Berbagi, Bangka, Kemang, Jakarta Selatan, Minggu 26 Juli.<\/p>\n
Menurut Hasanuddin, penanganan perkara tersebut bukan sekadar mengusut dugaan tindak pidana seorang mantan pejabat, melainkan menjadi momentum untuk menguji komitmen aparat dalam menegakkan hukum secara objektif tanpa pandang bulu.<\/p>\n
“Ini sebenarnya menjadi momentum untuk menguji para penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi yang disebut sejumlah perkara, antara lain peristiwa blackout PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel,” kata Hasanuddin.<\/p>\n
Ia menilai, apabila penanganan perkara dilakukan secara profesional dan transparan, maka hal itu akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Sebaliknya, apabila penyidikan tidak berjalan tuntas, kredibilitas aparat penegak hukum akan dipertanyakan publik.<\/p>\n
Hasanuddin menyebut dugaan kasus yang melibatkan eks Jampidsus tersebut sebagai potret kejahatan struktural yang diduga dilakukan oleh aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas hukum.<\/p>\n
“Semua ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap para penegak hukum yang seharusnya tidak melakukan tindak pidana. Ini sebenarnya mencoreng nama penegak hukum kita,” ujarnya.<\/p>\n
Selain mengusut dugaan TPPU, Hasanuddin meminta penyidik mengungkap secara terang tindak pidana asal (predicate crime) yang diduga menjadi sumber kekayaan Febrie Adriansyah. Menurutnya, hingga kini perhatian publik masih terfokus pada temuan uang tunai dan emas dalam jumlah besar, sementara konstruksi dugaan tindak pidana asal belum dijelaskan secara komprehensif.<\/p>\n
“Penanganan dugaan TPPU tidak dapat dilepaskan dari pembuktian tindak pidana asalnya. Harus dijelaskan terlebih dahulu dari dugaan tindak pidana korupsi mana uang atau aset tersebut berasal,” katanya.<\/p>\n
Ia menambahkan, masyarakat berhak memperoleh penjelasan utuh mengenai konstruksi perkara agar proses penegakan hukum berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tidak memunculkan spekulasi.<\/p>\n
Hasanuddin juga mengingatkan bahwa proses hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n
Dalam kesempatan yang sama, praktisi hukum M. Kapitra Ampera turut menilai perkara tersebut harus diselesaikan secara tuntas agar tidak menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.<\/p>\n
“Harapan kita agar kasus ini segera diselesaikan, supaya tidak menjadi bola panas berkepanjangan. Masih banyak tugas lain pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia,” ujarnya.<\/p>\n
Kapitra juga menyoroti pengalihan penanganan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung yang menurutnya menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.<\/p>\n
“Kenapa kasus ini dialihkan lagi ke Kejaksaan? Kenapa tidak Polri menangani kasus ini dari awal sampai selesai? Ini membuat publik bertanya-tanya mengapa tiba-tiba dialihkan ke Kejaksaan Agung,” katanya.<\/p>\n
Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara menyeluruh untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.<\/p>\n
Ia menekankan pentingnya optimalisasi mekanisme pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPPU, sehingga asal-usul harta kekayaan yang tidak sebanding dengan profil penghasilan resmi dapat diuji melalui proses peradilan.<\/p>\n
“Apabila penyidik menemukan bukti yang cukup, penuntut umum dapat mempertimbangkan penyusunan dakwaan secara kumulatif berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang TPPU,” ujar Lucius.<\/p>\n
\n