\n<\/p>\n
JAKARTA \u2013 Pengamat politik Adi Prayitno, mengungkapkan bahwa kemunculan kabinet bayangan yang digagas kalangan akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang membuka ruang bagi berbagai kelompok untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah.<\/p>\n
Terlebih, kabinet bayangan tersebut pada dasarnya bertujuan memperkuat fungsi check and balances, terutama ketika kontrol politik dari parlemen dinilai tidak berjalan optimal dalam mengawasi kinerja pemerintah.<\/p>\n
\u201cKehadiran kabinet bayangan untuk memberikan check and balances. Kenapa demikian? Karena narasi yang muncul selama ini adalah tidak pernah ada kontrol yang terjadi secara terlembaga, khususnya dari kawan-kawan politisi di Senayan,\u201d ujarnya, Minggu 26 Juli.<\/p>\n
Adi menilai, kemunculan kelompok-kelompok kritis seperti kabinet bayangan merupakan fenomena yang lazim dalam negara demokrasi. Sebab, dalam negara yang menganut sistem demokrasi, selalu ada ruang bagi kelompok masyarakat untuk menyampaikan pandangan yang berbeda dengan pemerintah, baik dalam bentuk kritik maupun masukan yang konstruktif.<\/p>\n
\u201cKarena di sebuah negara yang membuka dirinya dengan sistem demokrasi, maka salah satu yang selalu muncul adalah suara-suara yang mungkin punya narasi yang berbeda dengan keputusan politik pemerintah. Bisa sifatnya mengkritik, sifatnya konstruktif, bisa juga menyampaikan pandangan-pandangan yang berbeda,\u201d terangnya.<\/p>\n
\n