Jampidsus<\/a>) Febrie Adriansyah. <\/span><\/p>\nPenggeledahan itu dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama dengan Polda Metro Jaya pada 8-9 Juli 2026. \u201cSeharusnya saat terjadi penggeledahan, (polisi) sudah melalui seju<\/span>mlah tahapan penyidikan. <\/span><\/p>\nJangan dipenggal bicara penggeledahan saja, tapi harus dari hulu ke hilir,\u201d ujarnya saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast <\/span>EdShareOn <\/span>yang tayang pada Rabu, 22 Juli 2026.<\/span><\/p>\nPenggeledahan yang menyeret nama Febrie Adriansyah terjadi di belasan lokasi di Jabodetabek. Mulai dari rumah pribadi, kafe, <\/span>money changer<\/span>, juga kantor perusahaan. Di kediaman Febrie di Sentul, polisi menemukan 74<\/span> kilogram emas batangan dan sejumlah uang, senilai total sekitar Rp 476 miliar.<\/span><\/p>\n Sedangkan di <\/span>brankas di balik Cafe de\u2019Clan dan KOIN Money Changer di Cipete, Jaksel, terdapat uang Rp 67,2 miliar. Febrie menyanggah emas dan uang itu sebagai miliknya. Ia mengklaim harta di rumah pribadinya milik rekan dekatnya, Don Ritto, sementara Cafe de\u2019Clan bukan bisnisnya.<\/span><\/p>\nOegroseno menjelaskan, menurut hukum acara pidana di KUHAP baru, upaya paksa seperti penggeledahan bisa dilakukan jika sudah ada laporan atas adanya dugaan tindak pidana. Entah itu terkait perkara korupsi, gratifikasi, atau mungkin tindak pid<\/span>ana pencucian uang (TPPU).<\/span><\/p>\n Terkait Febrie sendiri, penggeledahannya belum jelas terkait kasus yang mana. Alhasil publik simpang-siur menyimpulkan Febrie terseret kasus korupsi PT Asabri tahun 2020-2024, perkara korupsi PT Krakatau Steel 2023-2025, atau kasus dugaan korupsi pasokan batubara ke sejumlah PLTU. Sampai kemudian pada 11 Juli lalu, polisi menyatakan Don Ritto dan Febrie sebagai tersangka.<\/span><\/p>\nJika sebenarnya polisi sudah menetapkan kasus yang menjerat Febrie dan Don Ritto sejak awal, Oegroseno menyeb<\/span>ut, mestinya sudah ada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Surat itu harusnya dikirimkan atau diinformasikan ke Kejaksaan Agung, sesuai aturan KUHAP.<\/span><\/p>\n \u201cNah, SPDP itu apakah sudah diterima Kejagung? Kalau dadakan kan berarti jaksa enggak tahu, dan artinya satu dasar hukum acara pidana tidak digunakan oleh penyidikan. Harusnya tetap ada asas praduga tak bersalah,\u201d kata dia.<\/span><\/p>\nProsedur berikutnya, setelah SPDP terbit dan dikirim ke jaksa, polisi bisa menetapkan tersangka. Tahapan ini harus diinformasika<\/span>n kepada tersangka, yang didahului dengan pemeriksaan sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti. <\/span><\/p>\nNamun di ketiga kasus yang disangkakan ke Febrie, pemanggilan atau pemeriksaan saksi belum dilakukan. \u201cKalau penggeledahan ini, saya tidak dengar bahwa sudah ada penetapan tersangka sebelumnya,\u201d ujar Oegroseno.<\/span><\/p>\nWalau tidak diharuskan, tapi ada putusan Mahkamah Konstitusi No.21 Tahun 2024 yang mewajibkan adanya pemeriksaan sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Jika tahapan itu tidak dipenuhi, maka t<\/span>ersangka bisa menempuh pra-peradilan. <\/span><\/p>\nOegroseno menjelaskan, penggeledahan yang disertai penyitaan mesti meminta surat izin Ketua Pengadilan Negeri, yang sudah dilengkapi lokasi penggeledahan dan nama tersangka. Saat penggeledahan pun penyidik sebaiknya memperlihatkan wajahnya, dan menyampaikan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.<\/span><\/p>\nAdapun sesuai UU No.20 Tahun 2025, penyidik tidak boleh melanggar asas praduga tak bersalah. <\/span><\/p>\n\u201cJika membawa media saat penggeledahan itu saya rasa melanggar UU,\u201d kata Oegrose<\/span>no. Menimbang kondisi itu, praperadilan bisa ditempuh untuk mengoreksi masalah prosedur atau fakta-fakta formal. \u201cPraperadilan bukan masalah menang-kalah, bukan. Tapi kalau (proses penggeledahan, dll) salah, nanti lembaga praperadilannya bisa menilai seperti itu,\u201d imbuhnya.<\/span><\/p>\nBeberapa hari setelah penggeledahan, Don Ritto melalui kuasa hukumnya menyangkal bahwa uang dan emas miliknya yang disita di rumah Febrie terkait kasus tertentu. Pihaknya mengklaim bahwa uang itu akan dipakai untuk membiayai kerjasama u<\/span>saha pembangunan dermaga pelabuhan di Kalimantan Timur.<\/span><\/p>\n Jika nantinya praperadilan menyatakan penggeledahan di Cafe de\u2019Clan tidak sah, maka pihak yang dirugikan bisa mengajukan praperadilan berikutnya untuk rehabilitasi dan ganti rugi. \u201cJadi jangan main-main. Jadi sekali lagi, dalam penggerebekan, penggeledahan, penyitaan seperti itu, KUHAP baru ini harus dipelajari pelan-pelan,\u201d ujar Oegroseno.<\/span><\/p>\n