\n<\/p>\n
JAKARTA \u2013 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan terdapat empat negara yang akan memperoleh pengecualian dalam ketentuan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).<\/p>\n
Airlangga menyampaikan pengecualian tersebut diberikan kepada negara-negara yang telah memiliki perjanjian bilateral maupun kesepakatan tertentu dengan Indonesia seperti Amerika Serikat (AS), China, Kanada dan Australia.<\/p>\n
“Ya kan beberapa negara yang kita cukup banyak yang dengan bilateral. Salah satunya misalnya dengan China, dengan Amerika, kemudian Australia dan beberapa lagi negara lain. Satu lagi apa ya tadi ya? Kanada,” jelasnya kepada awak media, Kamis, 23 Juli.<\/p>\n
Ia menegaskan bahwa pengecualian tersebut hanya berkaitan dengan bank yang digunakan untuk penempatan dana DHE, bukan terhadap kewajiban retensi devisa hasil ekspor itu sendiri.<\/p>\n
“Bukan itu untuk perbankan dari negara tersebut,” jelasnya.<\/p>\n
Airlangga menyampaikan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut pada pertengahan September mendatang.<\/p>\n
“Nanti dievaluasi pertengahan September,” katanya.<\/p>\n
Airlangga menambahkan kebijakan ini disusun dengan mengacu pada berbagai perjanjian bilateral dan multilateral yang dimiliki Indonesia, termasuk ketentuan dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).<\/p>\n
“Kan ada bilateral agreement dan multilateral agreement. Dan itu bagian dari WTO juga,” tuturnya.<\/p>\n
Menurutnya, eksportir yang memenuhi ketentuan tersebut dapat menempatkan dana DHE melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun bank non-Himbara.<\/p>\n
Sebagai informasi, kebijakan DHE SDA diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026.<\/p>\n
Aturan tersebut mewajibkan eksportir sumber daya alam merepatriasi 100 persen devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan nasional dan menempatkannya pada rekening khusus di dalam negeri.<\/p>\n
\n