\n<\/p>\n
KUPANG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Nusa Tenggara Timur resmi meningkatkan penanganan kasus dugaan intimidasi terhadap dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni (dr. Icha) dari tahap penyelidikan ke penyidikan.<\/span><\/p>\n Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT Kombes Sigit Haryono,mengatakan keputusan tersebut diambil setelah tim penyidik gabungan menggelar perkara pada Kamis (23\/7) dan menyimpulkan telah ditemukan adanya dugaan tindak pidana.<\/span><\/p>\n “Berdasarkan hasil gelar perkara, setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan, disimpulkan peristiwa yang dilaporkan merupakan suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, penanganannya ditingkatkan ke tahap penyidikan,” katanya dilansir ANTARA, Kamis, 23 Juli.<\/span><\/p>\n Ia menjelaskan, sebelum mengambil keputusan tersebut, penyidik telah mengumpulkan berbagai alat bukti, memeriksa sejumlah saksi, serta meminta keterangan dari para ahli guna memastikan terpenuhinya unsur-unsur pidana.<\/span><\/p>\n Dia menegaskan dari hasil pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi, serta koordinasi dengan para ahli, penyidik memperoleh dasar yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ini ke tahap penyidikan.<\/span><\/p>\n Dalam proses penyelidikan, tim penyidik gabungan yang dibentuk oleh Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, telah memeriksa 35 orang saksi.<\/span><\/p>\n Selain itu juga memeriksa empat orang terlapor, serta meminta keterangan dari lima orang ahli yang terdiri atas ahli hukum pidana, ahli bahasa, ahli psikologi, ahli victimologi dan kriminologi, serta ahli grafologi.<\/span><\/p>\n Menurut Kombes Pol. Sigit Haryono, pemeriksaan saksi dilakukan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut, mulai dari keluarga mendiang dr.Icha, tenaga kesehatan di RSUD Kefamenanu dan Rumah Sakit Leona, pasien yang berada di lokasi saat dugaan intimidasi terjadi, dr. Tri Maharani yang sempat dihubungi dr.Icha, Ketua IDI Kabupaten TTU, hingga Ketua DPRD Kabupaten TTU.<\/span><\/p>\n Sementara itu, empat orang yang dilaporkan dalam perkara tersebut terdiri atas tiga anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara serta seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten TTU.<\/span><\/p>\n Ia menegaskan, pada tahap penyidikan, penyidik akan melakukan serangkaian tindakan hukum lanjutan, termasuk pendalaman alat bukti, pemeriksaan tambahan, serta langkah-langkah lain sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<\/span><\/p>\n “Polda NTT berkomitmen menangani perkara ini secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Setiap tahapan dilakukan berdasarkan fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.<\/span><\/p>\n \n