\n<\/p>\n
JAKARTA – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mengirim surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta perlindungan hukum bagi Sekretaris Jenderal KAKI, Anshor, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polda Metro Jaya.<\/p>\n
Kuasa hukum Anshor, Rustam, mengatakan surat tersebut dikirim pada Selasa, 21 Juli. Selain kepada Presiden, surat serupa juga disampaikan kepada sejumlah lembaga penegak hukum dan pengawas.<\/p>\n
\u201cBerkirim surat ke Polri, Jaksa Agung, Bareskrim, DPR dan juga membuat laporan ke KPK,\u201d kata Rustam kepada wartawan yang dikutip Kamis, 23 Juli.<\/p>\n
Melalui langkah tersebut, pihaknya berharap proses hukum terhadap Anshor dihentikan. Rustam menjelaskan, perkara yang menjerat kliennya berawal dari laporan polisi pengusaha jalan tol Jusuf Hamka.<\/p>\n
Sehingga, KAKI minta Presiden Prabowo Prabowo melindungi masyarakat dan aktivis antikorupsi yang menyampaikan dugaan penyimpangan.<\/p>\n
Selain itu, organisasi tersebut meminta Presiden menginstruksikan Kejaksaan Agung dan Polri mengusut dugaan pelanggaran dalam perpanjangan konsesi jalan tol secara transparan.<\/p>\n
KAKI juga memohon agar proses penyidikan terhadap Anshor ditinjau kembali hingga dihentikan apabila tidak ditemukan dasar pidana yang sah.<\/p>\n
Tak hanya itu, KAKI meminta pemerintah membatalkan perpanjangan konsesi Jalan Tol Cawang\u2013Tanjung Priok\u2013Ancol\u2013Pluit yang diberikan kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) bersama mitra asal Singapura karena dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum.<\/p>\n
Surat terbuka tersebut turut ditembuskan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, pimpinan Komisi III DPR RI, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jaksa Agung, Kapolri, serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).<\/p>\n
\u201cHarapan kita agar penyidik Polda Metro Jaya menghentikan perkara dengan mengeluarkan surat SP3,\u201d tegas Rustam.<\/p>\n
Sebelumnya, KAKI menyebut laporan perpanjangan konsesi Jalan Tol Cawang\u2013Tanjung Priok\u2013Ancol\u2013Pluit yang disampaikan ke Kejaksaan Agung berkaitan dengan aktivitas organisasi dalam mengawasi dugaan penyimpangan.<\/p>\n
KAKI menemukan perpanjangan konsesi tersebut dilakukan tanpa audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Selain itu, Anshor dalam laporannya menyebut proses tersebut tidak melalui mekanisme tender terbuka dan diduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.<\/p>\n
Adapun masa konsesi semula berakhir pada 2024. Namun, konsesi diperpanjang sejak 2022 hingga 2060 dengan alasan kebijakan penanganan dampak pandemi COVID-19.<\/p>\n
\u201cPerpanjangan tanpa tender berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah,\u201d ujar Anshor.<\/p>\n
\n